Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) terus berupaya mendorong daya beli masyarakat salah satunya dengan kembali memperpanjang insentif uang muka atau Down Payment (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0% yang berlaku 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025.
Menanggapi hal itu, perusahaan pembiayaan atau multifinance CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) yang mayoritas pemegang sahamnya merupakan PT Bank CIMB Niaga Tbk beranggapan kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap industri multifinance.
"Perpanjangan kebijakan uang muka 0% sampai dengan akhir tahun 2025, tentunya dapat menstimulus pertumbuhan penyaluran pembiayaan di multifinance terutama untuk segmen-segmen yang memenuhi kriteria," ucap Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman kepada Kontan, Senin (21/10).
Baca Juga: Pembiayaan Industri Modal Ventura Lesu, Ini Strategi MDI Ventures
Secara ketentuan, Ristiawan menyebut CNAF dapat memberikan insentif uang muka 0%. Namun, dia bilang CNAF sendiri tentunya akan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta menjaga kesehatan portofolio perusahaan.
Oleh karena itu, CNAF terus mendepankan metode Risk Based Pricing atau penetapan suku bunga yang disesuaikan dengan profil risiko nasabah.
Lebih lanjut, Ristiawan menerangkan salah satu strategi CNAF dalam mendongkrak kinerja penyaluran pembiayaan, yakni terus bersinergi dengan induk usaha, PT Bank CIMB Niaga Tbk, untuk menjaring nasabah dengan terus mengembangkan program referral, termasuk untuk seluruh karyawan payroll di induk usaha.
Baca Juga: Bisnis Paylater Kian Merekah Saat Daya Beli Melemah
"Dalam pengenaan uang muka 0%, CNAF secara berhati-hati dalam memberikan terutama untuk nasabah existing payroll yang memiliki history yang cukup baik," ungkapnya.
Sementara itu, Ristiawan menyampaikan CNAF mencatatkan penyaluran pembiayaan mencapai Rp 7,08 triliun. Nilai itu tumbuh 17%, jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 6,06 triliun.
Dia menyebut pertumbuhan itu tentunya dilakukan dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan risk-based policy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News