Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan asuransi bermasalah masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada hingga saat ini.
Sebut saja, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi), dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, perusahaan asuransi tersebut terus berupaya untuk membayarkan kewajiban kepada para pemegang polis (pempol).
Misalnya, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang saat ini masih melaksanakan perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) telah mendapatkan status tak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Perubahan RPK itu dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, termasuk membuat perusahaan menjadi sehat sehingga bisa membayarkan kewajiban kepada pempol.
Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah sempat menerangkan, dalam perubahan RPK tersebut, ada sejumlah hal sebagai upaya membuat perusahaan menjadi sehat. Salah satunya, yakni tertuang adanya percepatan pembayaran klaim kepada pempol dengan proyeksi hasil konversi aset tetap menjadi aset likuid.
"Adapun 50% dari hasil konversi digunakan untuk membayar klaim secara prorata proporsional bagi pemegang polis yang telah menyetujui Penurunan Nilai Manfaat (PNM) dan melakukan efisiensi biaya operasional untuk lebih fokus pada usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada AJB Bumiputera 1912," kata Hery beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Produk Unitlink Diproyeksikan Tetap Diminati Meski Kinerja Menurun di Semester I-2024
Selain itu, Hery bilang revisi RPK telah memuat komitmen Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi, dan Dewan Komisaris, untuk melaksanakan seluruh upaya dalam revisi RPK dengan sebaik-baiknya.
Di sisi lain, memuat juga upaya perusahaan untuk dievaluasi secara berkala, termasuk untuk dilakukan Penilaian Kembali Pihak Utama, serta untuk mengkaji opsi demutualisasi atau likuidasi AJB Bumiputera 1912.
OJK menyatakan masih melakukan monitoring pelaksanaan perubahan RPK berdasarkan laporan berkala dan pertemuan dengan manajemen Bumiputera. Terkait dengan pembayaran klaim kepada pemegang polis, OJK menyampaikan AJB Bumiputera telah membayarkan klaim sebesar Rp 241,05 miliar sampai akhir Juli 2024. Pembayaran tersebut ditujukan untuk 79.743 polis asuransi perorangan.
Sementara itu, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) sampai saat ini masih berupaya melakukan pembayaran hasil likuidasi kepada para pemegang polis.
Ketua Tim Likuidasi Wanaartha Life Harvardy Muhammad Iqbal menyatakan telah melakukan pembagian proporsional pembayaran hasil likuidasi Tahap Kedua Kloter 5 pada 21 Agustus 2024 kepada 566 pempol berjumlah sebesar Rp 2,4 miliar.
Pembayaran itu diberikan kepada pemegang polis yang telah memberikan konfirmasi persetujuan sampai 31 Juli 2024. Harvardy menambahkan, pembayaran proporsional Tahap Kedua Kloter 1 hingga 4 telah dijalankan kepada 8.809 pemegang polis. Adapun jumlah nilai proporsionalnya sebesar Rp 49,3 miliar.
Secara total, nilai yang sudah dibayarkan Tim Likuidasi Wanaartha Life hingga tahap kedua kloter 5 sebesar Rp 51,7 miliar kepada 9.375 pemegang polis. Adapun sesuai tagihan likuidasi, Wanaartha Life harus membayar sebesar Rp 11 triliun lebih kepada para pemegang polis.
Harvardy menambahkan, saat ini pihaknya masih mengejar aset perusahaan yang bisa dicairkan dan nantinya dibagikan kepada pemegang polis. Lebih lanjut, dia menerangkan seluruh aset tanah dan bangunan masih dalam blokir pidana.
Oleh karena itu, pihaknya masih melakukan upaya hukum nonlitigasi dengan pihak penyidik untuk membuka blokir terhadap aset-aset yang seharusnya tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri.
"Aset reksadana dengan nilai sekitar Rp 300 miliar juga ada yang sudah dalam status dirampas negara dan ada yang dalam status sita eksekusi oleh pihak Kejaksaan (Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)," tuturnya kepada Kontan.
Harvardy bilang, menurut pihak Kejaksaan, seluruh aset reksadana tersebut disita karena masuk di dalam satu Single Investor Identification (SID) Wanaartha yang telah dirampas negara sebesar Rp 2,7 triliun.
Dari surat sita eksekusi yang diterima, tujuan sita eksekusi sisa aset reksadana Wanaartha tersebut adalah untuk memenuhi uang pengganti berkaitan dengan tindak pidana korupsi Benny Tjokrosaputro.
Baca Juga: OJK Beberkan Penyebab Jamkrida Masih Kesulitan Penuhi Ekuitas Minimum
"Saat ini, Tim Likuidasi masih dalam tahap upaya hukum nonlitigasi dengan pihak Kejaksaan untuk melepaskan blokir terhadap aset-aset yang belum dilakukan sita eksekusi," kata Harvardy.
Harvardy menyampaikan apabila proses nonlitigasi tak menemukan hasil yang maksimal, pihaknya akan mencoba untuk menerapkan tahap litigasi.
Sementara itu, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menerapkan skema restrukturisasi dengan cara mengalihkan polisnya ke IFG Life. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
OJK menyampaikan liabilitas polis yang menyetujui restrukturisasi Jiwasraya yang telah dialihkan ke IFG Life sekitar Rp 38 triliun. Adapun porsi yang setuju restrukturisasi sebesar 99,7% dari total pempol Jiwasraya sebanyak 3.500 orang. Namun, ada sekitar 0,3% pempol atau 70 orang yang tak menyetujui skema tersebut.
Bahkan, pempol yang menolak salah satunya termasuk yang sudah mengantongi keputusan hukum tetap atau inkracht pengadilan. Artinya, Jiwasraya berkewajiban membayarkan klaim kepada pempol tersebut. Sampai saat ini, pempol yang menolak restrukturisasi (0,3%) masih kukuh untuk meminta Jiwasraya membayarkan hak mereka yang nilainya sebesar Rp 200 miliar.
Penjelasan Regulator
Terkait masalah Jiwasraya, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan bahwa OJK menghormati semua proses hukum.
"Kami memang mendorong supaya Jiwasraya bisa memenuhi prosesnya," ucap Iwan saat ditemui Kontan di Jakarta Selatan, Selasa (27/8).
Kalau dilihat dari sisi kesehatan Jiwasraya, Iwan tak memungkiri aset yang dimiliki perusahaan tak bisa menutupi pembayaran keseluruhan pempol. Oleh karena itu, dilakukan proses restrukturisasi.
Iwan mengatakan apabila nantinya Jiwasraya dibubarkan dan selanjutnya melalui proses likuidasi, pempol yang menolak restrukturisasi tentu akan mendapatkan bayaran lewat hasil likuidasi. Dia tak memungkiri bisa saja mereka yang menolak restrukturisasi tak mendapatkan nilai pembayaran secara penuh.
Baca Juga: MSIG Life Catat Pembayaran Klaim Kesehatan di Semester I-2024 Capai Rp 366 Miliar
"Memang secara proses dari sisi asetnya (Jiwasraya) sudah tidak memadai. Jadi, kalau dilikuidasi itu kan aset yang tertinggal nanti dipakai untuk bayar kewajiban. Sekarang, perusahaan masih ada dana jaminan yang memang disiapkan untuk pemegang polis. Mereka yang tertinggal akan mendapat bayaran, cuma mungkin memang tidak bisa full karena ada kebutuhan bayar pegawai, kebutuhan pajak, dan lainnya," kata Iwan.
Oleh karena itu, Iwan menyebut pihaknya mendorong agar bisa tercapai penyelesaian permasalahan yang tepat oleh Jiwasraya kepada para pemegang polis yang menolak restrukturisasi.
Lebih lanjut, Iwan mengatakan tak bisa memastikan waktu pembubaran Jiwasraya. Padahal, sebelumnya Kementerian BUMN mengumumkan Jiwasraya akan dibubarkan pada bulan depan.
"Sebab, ada proses yang harus dilalui. Kami memang berharap prosesnya bisa selesai tahun ini," ungkapnya.
Butuh Waktu Selesaikan Permasalahan
Di sisi lain, Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo turut angkat bicara terkait belum terselesaikannya permasalahan di sejumlah perusahaan asuransi yang bermasalah. Menurut Irvan, hal itu dipicu berbedanya kompleksitas permasalahan di masing-masing perusahaan tersebut.
"Bumiputera jauh lebih kompleks dan sudah lama. Sebab, sejak lama tidak memiliki payung hukum bagi bentuk usaha bersama. Sekarang, persoalan likuiditas tersebut coba diatasi dengan menjual aset-aset properti," ujarnya kepada Kontan, Kamis (29/8).
Lebih lanjut, Irvan menerangkan persoalan Jiwasraya juga kompleks karena gabungan masalah korupsi, tata kelola, dan solvabilitas. Adapun Wanaartha Life masalahnya terletak pada ketidakcukupan aset likuidasi untuk mengganti pembayaran pempol.
Baca Juga: MSIG Life Catat Pembayaran Klaim Kesehatan di Semester I-2024 Capai Rp 366 Miliar
Irvan menyebut tak bisa diperkirakan berapa lama masing-masing perusahaan tersebut bisa keluar dari permasalahan yang ada. Terlebih, dia bilang ada banyak tuntutan dari karyawan dan pensiunan masing-masing perusahaan yang hak normatifnya belum terselesaikan, seperti Bumiputera dan Jiwasraya.
Irvan mengatakan sebenarnya ada perusahaan asuransi yang bisa keluar dari permasalahan yang diderita, yakni PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Dia menerangkan Jasindo pernah masuk daftar asuransi bermasalah dan dalam pengawasan khusus OJK, bersama Kresna Life, Wanaartha Life, Jiwasraya, dan Bumiputera.
Adapun Jasindo keluar dari permasalahan tersebut dengan memperbaiki Risk Based Capital (RBC) perusahaan. Caranya, yakni menjual sebagian aset dan menjual saham di beberapa anak perusahaan, seperti Mandiri In Health hingga Tokio Marine. Selain itu, Jasindo juga melakukan restrukturisasi kerja sama asuransi kredit dengan mitra-mitra perbankan.
"Dengan cara itu, akhirnya mereka bisa menyelesaikan permasalahan kepada pempol," tuturnya.
Irvan menyampaikan sekiranya Jasindo membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
