Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Masalah klasik dari pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masih terjadi. Seilisih antara masuknya iuran dengan besarnya klaim kesehatan masih lebar.
Direktur Keuangan dan Investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kemal Imam Santoso menyebut, sampai pertengahan tahun ini pihaknya mengantongi pendapatan iuran sebesar Rp 35,6 triliun. Di saat yang bersamaan, beban klaim yang harus dikeluarkan mencapai Rp 41,4 triliun.
Artinya masih ada mismatch sekira Rp 5,8 triliun selama enam bulan pertama di 2017 ini.
Masalah ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran ini, kata Kemal, di antaranya masih tak bisa lepas dari kedisiplinan peserta dalam memenuhi iuran. "Terutama tingkat kolektabilitas di segmen bukan pekerja penerima upah (BPPU)," kata dia, Rabu (19/7).
Tingkat kolektabilitas untuk segmen ini disebutnya baru sampai di kisaran 60%. Sementara, untuk segmen lain seperti pekerja penerima upah pembayaran iuran diklaimnya jauh lebih lancar, di mana rasio kolektabilitasnya sudah mencapai 95%.
Sementara secara total, sampai pertengahan Juli ini jumlah peserta yang sudah ikut serta dalam program JKN-KIS mencapai 179.011.459 jiwa.
Di sisi lain, terdapat total 20.877 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Di antaranya terdiri dari 9.829 Puskesmas, 4.523 Dokter Praktik Perorangan, 1.151 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 5.360 Klinik Pratama, dan 14 RS D Pratama.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 5.451 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 2.179 Rumah Sakit, 2.274 Apotek, serta 998 Optik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
