Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah mendorong hilirisasi pada industri berbasis sumber daya alam bakal berdampak pada sektor perbankan. Terlebih, Presiden Joko Widodo meminta perbankan ikut berperan dalam mendukung hilirisasi. Para bankir pun menilai penyaluran kredit ke sektor hilirisasi memiliki prospek positif di tahun ini.
Adapun data Bank Indonesia (BI) mencatatkan penyaluran kredit modal kerja dan investasi perbankan untuk industri pengolahan termasuk hilirisasi mencapai Rp 1.009,8 triliun per November 2022. Tumbuh 12,15% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari posisi yang sama tahun lalu mencapai Rp 900,4 triliun per November 2021.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan eksposur kredit ke sektor industri pengolahan termasuk industri hilir mencapai Rp 144 triliun pada November 2022. Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menyatakan industri pengolahan juga merupakan sektor prioritas Bank Mandiri dengan portfolio mencapai 15,7%.
“Sehingga akan tetap menjadi salah satu fokus tumbuh kredit Bank Mandiri ke depannya. Lebih detail lagi, contoh beberapa sub sektor industri pengolahan hilir tersebut adalah industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri pengolahan logam (smelter), industri pupuk, industri kimia, industri pakan ternak dan lain sebagainya,” ujar Rudi kepada Kontan.co.id pada Senin (23/1).
Baca Juga: Kredit Restrukturisasi Membaik, Rasio Kredit Berkualitas Rendah Bank Mandiri Turun
Ia memandang sektor-sektor tersebut masih memiliki prospek yang baik ke depannya. Seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia dan peningkatan permintaan global.
“Bank Mandiri telah memberikan berbagai layanan keuangan kepada sektor tersebut, termasuk diantaranya: kredit investasi, kredit modal kerja, bank garansi dan lain-lain. Penyaluran kredit Bank Mandiri sektor industri pengolahan termasuk industri hilir tumbuh dua digit per November lalu,” tambahnya.
Ia menyebut ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang terus tumbuh positif. Pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan kualitas kredit yang terjaga di level memadai.
Sedangkan PT Bank Central Asia Tbk menyatakan akan mendukung arahan pemerintah tersebut. Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn mengatakan ini dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertambangan dalam negeri sehingga berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saat ini, BCA telah memiliki portofolio pembiayaan ke sektor yang bergerak pada hilirisasi industri pertambangan. Kami melihat prospek penyaluran kredit ke sektor ini cukup baik, khususnya untuk mendukung berkembangnya ekosistem industri mobil listrik dan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia,” tuturnya kepada Kontan.co.id pada Senin (23/1).
Ia melanjutkan, dalam menyalurkan kredit, BCA selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan manajemen risiko yang disiplin. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis, BCA berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
Sebelumnya, himpunan Bank Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen mendukung langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi industri di dalam negeri.
Ketua Himbara Sunarso mengatakan, Jokowi memberikan arahan agar semua pihak mendukung hilirisasi industri. Untuk itu, sektor perbankan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi, terutama hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam.
“Bahwa hilirisasi bagian daripada point of no return. Tadi ditegaskan kembali oleh Bapak Presiden bahwa hilirisasi ini tidak bisa berhenti, tidak bisa kembali. Maka industri perbankan komit untuk mendukung proses hilirisasi agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” ujar Sunarso yang juga Direktur Utama BRI.
Terkait hilirisasi industri ini, Jokowi sebelumnya telah menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara.
Baca Juga: Eksportir Ungkap Penyebab DHE Tak Betah Berlama-lama di Dalam Negeri
Sejak tiga tahun lalu, Jokowi sudah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor tersebut dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri.
Dengan pelarangan ekspor itu, Jokowi menilai Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan, dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp 17 triliun menjadi sekitar Rp 360 triliun.
Atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut, Indonesia kini serius melakukan banding atas kekalahan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
