Reporter: Andri Indradie | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Wacana Treasury Single Account (TSA) atau rekening tunggal menimbulkan perdebatan di kalangan bankir-bankir.
Direktur Bisnis Kelembagaan BRI Asmawi Syam mengatakan, TSA adalah amanah negara bagi industri perbankan guna menyalurkan anggaran belanja pemerintah secara akuntabel, cepat, dan transparan.
Karenanya, bank tidak boleh menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. "Filosofi TSA ini kan membantu pemerataan dana pembangunan melalui perbankan," ujarnya.
Asmawi menuturkan, perbankan, terutama bank pemerintah, memang bisa mendapat keuntungan dengan menjadi pengelola rekening tunggal. Di antaranya adalah membantu likuiditas perbankan dalam pengendapan dana.
Meski begitu, Direktur Korporasi Bank Mandiri Riswinandi berpendapat, TSA memungkinkan bank memperoleh keuntungan karena uang tak keluar dari sistem perbankan. "Intinya, duit itu berputar dan tidak keluar dari sistem perbankan," terangnya.
Direktur Korporasi BNI Krishna Suparto mengatakan, bank sebenarnya bisa mengambil untung dengan menempatkan dana tersebut di pasar uang atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tentunya, penempatan itu bisa meningkatkan fee based income bank yang mengelola TSA.
Asmawi bilang, justru inilah yang tidak boleh dilakukan perbankan. Sebagai bank pemerintah, fee based income jangan dijadikan tujuan utama. "Uang di TSA itu tidak boleh terlalu lama disalurkan. Tidak boleh ditempatkan SBI. Sebab, selain dimonitor oleh Departemen Keuangan, penempatan di SBI ini melanggar filosofi TSA itu tadi," imbuhnya.
TSA adalah salah satu bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Melalui rekening tunggal di Bank Indonesia, uang penerimaan dan pengeluaran negara bakal dikelola oleh Kas Umum Negara (KUN).
Hingga kini, hasil lelang TSA memang belum diumumkan. Menurut Riswinandi, Depkeu sebelumnya akan mengumumkan hasil pemenang pada 30 September 2009. "Tapi sampai sekarang masih belum diumumkan. Sudah sempat saya cek, masih menunggu di panitia lelang," katanya.
Dalam proyek ini, perbankan akan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pelaksanaannya dilakukan per paket pekerjaan dengan lingkup 30 Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang meliputi 178 KPPN.
Pada tender TSA ini, lanjut Krishna, BNI menawarkan biaya gratis untuk pemerintah untuk setiap transaksi penarikan atau pengiriman dana ke daerah. "Demikian juga pemerintah tak menarik fee atas transaksi yang kami lakukan," katanya Senin (5/10).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News