Reporter: Adhitya Himawan, Asep Munazat Zatnika | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) mengakui layanan jasa perbankan memang belum merata diseluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini disebabkan perputaran uang dan kegiatan industri memang masih terpusat di Pulau Jawa.
Menurut Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono, perkembangan wilayah kegiatan industri perbankan sesungguhnya mengikuti perkembangan pergerakan uangan mau pun perkembangan kegiatan industri. Sulit bagi bank mendirikan kantor cabang di mana ekonomi belum ada kegiatan industri serta potensi dana yang disimpan di bank masih sangat kecil.
“Sehingga jika terjadi ketimpangan, itu bukan salah industri perbankan. Memang sebagian besar masih terpusat di Pulau Jawa,” kata Sigit, Rabu, (27/8).
Mantan Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) ini kemudian menegaskan bahwa terlebih dahulu pemerintah harus segera melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Sehingga akan muncul daerah-daerah yang menjadi titik pertumbuhan ekonomi nasional yang baru. “Barulah bank-bank akan mengikuti membuka kantor di berbagai daerah yang selama ini sulit terjangkau oleh bank,” pungkas Sigit.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2014, total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh seluruh bank umum di Indonesia mencapai Rp 3.834,50 triliun. Dari jumlah tersebut, DPK yang terhimpun di 6 Provinsi di Pulau Jawa mencapai Rp 2.914,01 triliun atau 75,99% dari total DPK bank umum diseluruh Indonesia. Sebagian besar persentase DPK di wilayah lain banyak dibawah 2% atau bahkan dibawah 1% dari total DPK nasional.
Sejalan dengan itu, Sigit meminta industri perbankan untuk berperan aktif mendorong perekonomian. Salah satunya mengatasi persoalan defisit perdagangan. Salah satu caranya adalah dengan mendorong insdurti substitusi impor yang berkualitas.
Jika industri substitusi impor tumbuh maka Indonesia tidak akan tergantung dengan produk impor. Namun demikian, membangun induistri ini tidaklah mudah. "Perlu dukungan dari semua pihak, pemerintah dan pelaku industri," ujar Sigit.
Sigit menilai salah satu konsep ekonomi berdikari adalah tersedianya produk substitusi, yang selama ini diimpor. Semua pihak menurutnya, harus duduk bersama untuk membahas konsep dan definis ekonomi berdikari ini.
Sebab, berkaca pada sejarah Indonesia pernah berusaha untuk menjadi negara berdikari, dengan memproduksi kebutuhannya sendiri. Namun, karena kualitas yang buruk konsep ekonomi itu menjadi tidak efisien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
