CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.514.000   -1.000   -0,04%
  • USD/IDR 18.269   3,00   0,02%
  • IDX 5.248   -56,88   -1,07%
  • KOMPAS100 675   -8,70   -1,27%
  • LQ45 545   -4,24   -0,77%
  • ISSI 166   -3,05   -1,80%
  • IDX30 309   -2,58   -0,83%
  • IDXHIDIV20 419   -3,46   -0,82%
  • IDX80 78   -0,93   -1,18%
  • IDXV30 113   -1,93   -1,67%
  • IDXQ30 105   -0,57   -0,54%

AAUI Minta Skema Iuran Penjaminan Polis Disesuaikan dengan Karakteristik Asuransi


Rabu, 18 November 2026 / 20:39 WIB
AAUI Minta Skema Iuran Penjaminan Polis Disesuaikan dengan Karakteristik Asuransi
ILUSTRASI. Ketua Umum AAUI Budi Herawan (KONTAN/Ferry Saputra)


Reporter: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) meminta skema iuran Program Penjaminan Polis (PPP) mempertimbangkan karakteristik masing-masing lini bisnis asuransi. Pasalnya, profil risiko dan nilai pertanggungan pada asuransi jiwa, asuransi umum, maupun asuransi syariah berbeda.

Ketua AAUI, Budi Herawan, mengatakan industri asuransi pada prinsipnya mendukung penerapan PPP untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat perlindungan konsumen. Namun, besaran iuran dan nilai manfaat penjaminan perlu dikaji agar sepadan.

Budi menyebut, AAUI bersama dua asosiasi asuransi lainnya masih membahas usulan iuran PPP sebesar 0,2% tersebut sebelum menyampaikan masukan kepada regulator.

Baca Juga: Adira Finance Catat Pembiayaan Kendaraan Listrik Rp 500 Miliar per September 2026

“Kami mendukung, cuma memang kami lagi berembuk untuk mencari model dari kutipan yang sudah diumumkan, yaitu 0,2%. Apakah ini memang sepadan dengan nilai jaminan yang diberikan? Ini juga sedang kami diskusikan dengan teman-teman dari ketiga asosiasi,” ujar Budi kepada awak media dalam acara Asean Insurence Regulators Meeting (AIRM) ke-29 dan Asean Insurance Council (AIC) Meeting ke-52 di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026).

Selain besaran iuran, AAUI juga menyoroti batas maksimal penjaminan polis sebesar Rp 500 juta. 

Menurut Budi, batas tersebut perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik nasabah dan nilai pertanggungan pada masing-masing lini bisnis.

Ia menilai, nilai penjaminan Rp 500 juta mungkin cukup untuk nasabah individu. Namun, batas tersebut belum tentu memadai bagi nasabah korporasi yang umumnya memiliki nilai pertanggungan lebih besar.

“Rp 500 juta kalau untuk sektor korporasi yang nilai harga pertanggungannya tinggi, mungkin berbeda. Tapi kalau yang individu, mungkin Rp 500 juta cukup. Ini harus didalami per segmen,” jelasnya.

Budi menambahkan, AAUI juga memperhatikan nasib nasabah apabila perusahaan asuransi tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PPP. Oleh karena itu, AAUI mendorong agar seluruh perusahaan asuransi dapat diakomodasi dalam program tersebut.

Menurutnya, kriteria kepesertaan perlu dibahas bersama regulator dan pelaku industri agar penerapan PPP dapat menjangkau seluruh pemegang polis.

Sebagai informasi, ketentuan mengenai PPP diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2026. 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) disiapkan sebagai penyelenggara program tersebut. Dalam persiapannya, LPS mengusulkan iuran penjaminan sebesar 0,2% per tahun dari cadangan teknis perusahaan asuransi, dengan pembayaran setiap semester dan batas maksimal penjaminan Rp 500 juta per polis. 

Saat ini, pemerintah masih membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Program Penjaminan Polis sebagai aturan pelaksana UU P2SK. Sementara itu, OJK dan LPS menyiapkan aturan teknis masing-masing. PPP wajib mulai berlaku paling lambat Januari 2028.

Baca Juga: OJK Sebut Potensi Manajer Investasi Mendirikan DPLK Masih Terbuka ke Depannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×