Reporter: Hervin Jumar | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - BALI. Pemerintah masih membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Program Penjaminan Polis (PPP).
Di tengah proses tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus menyiapkan regulasi teknis serta infrastruktur pendukung agar program tersebut dapat berjalan sesuai tenggat pada Januari 2028.
Baca Juga: Respons Imbauan OJK, Bank Sampoerna Fokus Tumbuh Organik
Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pembahasan RPP PPP akan berlanjut melalui konsultasi dengan Komisi XI DPR RI pada awal Desember 2026.
“Sekarang proses sedang penyusunan peraturan pemerintah. Jadi RPP-nya sedang dibahas. Awal Desember 2026 akan ada konsultasi dengan Komisi XI DPR. Diharapkan PP Program Penjaminan Polis akan terbit di akhir tahun 2027,” ujar Ogi dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Bali, Selasa (17/11/2026).
Sambil menunggu penerbitan PP tersebut, OJK tengah menyiapkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai pelaksanaan PPP. Sementara itu, LPS juga menyusun Peraturan LPS (PLPS) sebagai landasan teknis penyelenggaraan program penjaminan polis.
Sebagai bagian dari persiapan, OJK dan LPS telah menandatangani pedoman pelaksanaan pertukaran informasi dan data.
Kedua lembaga juga membahas sejumlah aspek teknis, mulai dari kontribusi awal, kontribusi berkala, hingga cakupan polis yang akan dijamin.
Baca Juga: OJK Beberkan Progres Revisi Tarif Premi Asuransi Kendaraan dan Properti
Namun, Ogi menyampaikan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai aspek-aspek tersebut masih menunggu penerbitan PP.
Setelah PP terbit, OJK dan LPS diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk mempersiapkan kriteria kepesertaan melalui regulasi teknis masing-masing.
Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam konsep kepesertaan PPP adalah pemenuhan ketentuan tingkat kesehatan keuangan atau Risk Based Capital (RBC).
Meski demikian, kriteria final kepesertaan masih akan ditetapkan lebih lanjut melalui aturan pelaksana.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Program Penjaminan Polis harus mulai diterapkan paling lambat Januari 2028.
Program ini disiapkan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis melalui skema penjaminan polis asuransi.
Baca Juga: Simak Strategi Perbankan Genjot Penyaluran dan Jaga Kualitas Kredit Konsumer
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)