Ada Wacana PNM Jadi Penyalur Tunggal Kredit Program Pemerintah, Apa Untung Ruginya?

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bagi bank-bank milik negara (Himbara), Wacana Kementerian Keuangan menjadikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai penyalur kredit tunggal untuk program-program pemerintah bak dua sisi mata uang. Di satu sisi, bank mungkin terbebas dari kewajiban pembiayaan bermargin rendah. Namun di sisi lain, artinya volume kredit serta pendapatan bunga bank berisiko tergerus.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah berupaya merayu CEO Danantara Rosan Roeslani untuk melepas PNM dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Group. Kalau berhasil, Purbaya ingin membuat PNM sebagai penyalur kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk program-program pemerintah di bawah kementeriannya.

Dengan begitu, ia tak perlu menggelontorkan dana jumbo hingga kisaran Rp 40 triliun untuk mensubsidi bunga KUR yang disalurkan bank.

“Kalau saya salurkan langsung ke PNM, bunga rendah tetap ada. Setiap tahun saya suntik segitu, nanti besar lama-lama,” tutur Purbaya saat ditemui di Jakarta, Kamis (13/2/2026).

Purbaya mengaku belum juga mengantongi restu Danantara. Namun, ia menyoroti penugasan pelayanan publik yang ditetapkan pemerintah (public service obligation/PSO) membawa risiko tersendiri bagi entitas bisnis yang dimiliki publik macam BRI.

“Kalau dipaksa menjalankan program pemerintah, apakah tidak mengganggu valuasi BRI sendiri? Jadi saya pikir unit yang menjalankan PSO lebih baik diambil pemerintah saja,” jelasnya.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengaku belum ada diskusi tertentu terkait hal tersebut. Namun, ia menegaskan pihaknya bakal mengikuti keputusan Danantara sebagai pemegang saham.

“Belum ada omongan soal itu. Tapi kalau terkait aksi korporasi, kami sesuaikan dengan keputusan pemilik,” tegas Hery saat ditemui secara terpisah.

Dua Sisi Mata Uang

Pengamat perbankan Moch. Amin Nurdin melihat dampak peralihan tugas pembiayaan program pemerintah dari Himbara ke PNM sangat bergantung pada dua hal, yakni skala pembiayaan serta strategi bank mengatur ulang portofolio kredit.

Purbaya memang belum berkenan membocorkan rincian skema kredit khusus yang bakal disalurkan langsung oleh PNM. Namun jika skalanya besar, mencakup mayoritas kredit program pemerintah yang ada, Amin bilang dampaknya bakal signifikan terhadap bank–terlebih yang portofolionya dominan di sektor tersebut.

Secara jangka pendek, menurutnya pasti bakal terjadi penurunan volume kredit serta pendapatan bunga (interest income). Apalagi, setelah penyaluran kredit yang lesu tahun lalu, margin bunga (net interest margin/NIM) Himbara saat ini cenderung tertekan.

Secara khusus Amin menyoroti Bank Tabungan Negara (BTN) yang pertumbuhan kredit dan pendapatan bunganya sangat ditopang oleh salah satu PSO, yakni kredit program perumahan (KPP).

“Jika segmen ini turut dialihkan, otomatis ruang ekspansi dan stabilitas pendapatan bank bisa terdampak,” kata Amin kepada Kontan, Sabtu (16/2/2026).

Namun, Amin juga melihat peralihan tugas ini bisa menyingkirkan risiko kredit bank di sektor-sektor rentan seperti UMKM. Maka dari itu, secara keseluruhan ia melihat kebijakan ini perlu diikuti sinyal kompensasi, penjaminan, dan mekanisme burden sharing yang jelas.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman melihat wacana ini sebagai reposisi kelembagaan pembiayaan.

Selama ini, ia bilang Himbara menjalankan fungsi ganda sebagai intermediary komersial sekaligus agen program fiskal. Tak pelak, neraca bank dipenuhi kredit bersubsidi yang marginnya tipis tetapi menyimpan risiko operasional tinggi dan menyerap modal.

Nah jika tugas itu dialihkan, meski volume kredit berisiko berkurang, bank bisa terbebas dari tekanan administrasi, kewajiban pencadangan, dan eksposur risiko debitur rentan.

“Dalam kerangka sistem keuangan, hal ini justru mengarah pada diferensiasi fungsi dari PNM, yakni PNM sebagai policy lending, sementara bank kembali ke intermediasi produktif dan pembiayaan usaha yang lebih bankable,” papar Rizal.

Lagipula, Rizal melihat secara umum KUR bukan portofolio dengan NIM tinggi karena tingkat bunga sudah ditetapkan pemerintah sementara bank perlu menggelontorkan biaya besar untuk monitoring lapangan. Pun, selama ini bank menghadapi trade off, mengejar target penyaluran KUR tetapi menanggung risiko kredit bermasalah ketika siklus ekonomi melemah.

Kalau penurunan pendapatan diikuti penurunan beban provisi dan perbaikan kualitas aset, pada dasarnya kesehatan perbankan tetap terjaga. “Bahkan dalam beberapa kasus justru memperbaiki struktur neraca bank BUMN,” kata Rizal.

Kalau PNM dijadikan kanal khusus, bank bisa mengalokasikan pembiayaan ke sektor produktif dan rantai pasok usaha. Namun begitu, ia menyarankan agar tata kelola dan desain kebijakan ini nantinya dapat mencegah distorsi, crowding out, dan moral hazard.

“Karena KUR adalah instrumen kebijakan publik, bukan sekadar ekspansi bisnis kredit,” jelasnya.

Di sisi lain, Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai kapasitas PNM sebenarnya cenderung terbatas untuk mengakomodasi berbagai program pemerintah. Apalagi, saat ini mayoritas program pemerintah membutuhkan dana jumbo.

“Kalau dilihat dari angkanya, untuk MBG saja Rp 300 triliun lebih, belum lagi Kampung Nelayan, Kopdes. Itu tentu dibutuhkan lebih dari PNM,” kata Myrdal.

Menurutnya, PNM hanya bakal menjadi salah satu pendukung untuk mendorong program pemerintah agar berjalan dengan baik. Toh, begitu PNM butuh likuiditas untuk menyalurkan kredit, Myrdal bilang ujung-ujungnya pendanaan dari bank bakal dilibatkan.

Secara keseluruhan Myrdal melihat penyaluran KUR khusus dari PNM ini bakal disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan. “Jadi kalau bank mau mencari pendanaan yang fokusnya enak, bisa salurkan kredit program prioritas pemerintah. Tapi kalau mau cari spread yang lebih lebar, bisa cari ke kredit sektor lain,” pungkasnya.