Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Dupla Kartini
BELITUNG. PT Bank Mandiri Tbk mengklaim telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 7,81 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2016. Jumlah tersebut mencapai 60,1% dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp 13 triliun.
KUR tersebut disalurkan kepada 200.098 debitur. Dari nilai tersebut, KUR sebesar Rp 2,73 triliun diteruskan kepada usaha mikro, lalu Rp 5,07 triliun disalurkan ke usaha ritel, dan KUR sebesar Rp 4,7 miliar diberikan kepada TKI.
Adapun sejak pertama kali diluncurkan pada Oktober 2007 hingga Agustus 2016, Bank Mandiri telah menyalurkan total KUR sebesar Rp 36,69 triliun kepada 667.09 debitur.
Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan, saat ini, KUR merupakan salah satu alternatif pembiayaan utama bagi sektor mikro dan usaha kecil, karena bunga yang lebih rendah dibanding kredit lain di segmen mikro.
"Dengan konsistensi dalam menyalurkan KUR, kami berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Rohan dalam media gathering di Belitung, Jumat (23/9).
Berdasarkan sub sektor UKM penerima KUR Mandiri, bidang usaha perdagangan menerima alokasi sebesar Rp 6,12 triliun atau 78% dari total KUR. lalu diikuti bidang usaha jasa Rp 1,37 triliun dan selebihnya ke industri pengolahan, perikanan, pertanian dan TKI. Sedangkan secara regional, penyaluran KUR terbesar dilakukan di Provinsi Jawa Timur, yakni Rp1,214 triliun.
Rohan menuturkan, perseroan akan memberdayakan seluruh jaringan kantor penyalur KUR Bank Mandiri sebanyak 2.454 kantor, meliputi 994 cabang mikro dan 1.460 unit mikro di 34 provinsi.
“Dengan mempertimbangkan luas jaringan penyaluran dan tren pertumbuhan penyaluran KUR, kami optimis dapat mencapai target Rp 13 triliun dalam empat bulan terakhir,” imbuh Rohan.
Di samping perluasan jaringan, Rohan menjelaskan, upaya pencapaian target penyaluran KUR juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi KUR yang diselenggarakan oleh pemerintah antara lain oleh Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan dan BNP2TKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
