Alokasi KUR Perumahan Tahun 2027 Diturunkan, Penyaluran Masih Jauh dari Target

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Akhir tahun kian dekat, tetapi realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan alias Kredit Program Perumahan (KPP) masih jauh dari target. Seiring itu, pemerintah menurunkan alokasi untuk tahun depan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat, penyaluran KPP baru mencapai Rp 29,6 triliun per 10 November 2026. Itu setara 59,2% dari alokasi Rp 50 triliun yang disiapkan pemerintah tahun ini. Untuk diketahui, mulanya alokasi hanya sebesar Rp 36 triliun.

Jika dirincikan, kredit program perumahan disalurkan kepada sebanyak Rp 10,17 triliun untuk debitur di sisi pasokan, yakni untuk pengembang perumahan sebesar Rp 5,83 triliun, pedagang bahan bangunan sebesar Rp 3,15 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp 1,18 triliun.

Adapun sebanyak Rp 19,42 triliun kredit program perumahan disalurkan untuk debitur di sisi permintaan, yakni untuk renovasi rumah Rp 14,25 triliun, pembelian rumah Rp 3,15 triliun, dan kegiatan usaha Rp 2,02 triliun.

Nah untuk tahun depan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hanya mengalokasikan Rp 30 triliun untuk kredit program perumahan.

SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPEI) Trioksa Siahaan memandang, keputusan itu tak lepas dari realisasi sejauh ini.

“Penurunan alokasi KPP kemungkinan karena penyesuaian pemerintah terhadap kapasitas penyerapan kredit yang belum optimal, sekaligus mempertimbangkan efektivitas subsidi dan prioritas anggaran,” jelas Trioksa kepada Kontan, Minggu (15/11/2026).

Penyaluran KUR yang belum optimal saat ini menurutnya lantaran ada kesenjangan antara besarnya kebutuhan perumahan dan kemampuan calon debitur memenuhi persyaratan kredit, termasuk keterbatasan daya beli, kesiapan proyek pengembang, serta proses administrasi dan penilaian risiko perbankan.

Nah, realisasi tahun depan bisa saja membaik bila target lebih realistis, meski belum tentu diikuti peningkatan nominal penyaluran dibandingkan 2026.

Bagi perbankan, Trioksa bilang pada dasarnya program ini tetap berpotensi mendorong pertumbuhan kredit dan pendapatan bunga, khususnya bagi bank yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan dan UMKM cukup besar.

Namun, ia mengingatkan kontribusinya terhadap laba akan bergantung pada margin bunga, biaya dana, dan kualitas kredit. Karena itu, percepatan penyaluran harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan peningkatan kredit bermasalah di kemudian hari.

Dari sisi bank penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan penyaluran sebesar Rp 12,61 triliun hingga September 2026. Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu R. K. menyebut, realisasi itu setara 90% dari target penyaluran bank sepanjang tahun ini.

Di BRI, penyaluran kredit program perumahan fokus pada perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di ekosistem perumahan dan konstruksi. Pembiayaan mencakup kebutuhan pembangunan maupun renovasi tempat usaha.

“Kami mendukung perluasan akses permodalan bagi pelaku UMKM,” kata Viviana.

Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengebut realisasi kredit program perumahan dalam rangka mendukung Program Tiga Juta Rumah. Hingga Oktober 2026, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengungkapkan, penyaluran KPP BSI telah lebih dari 70% target sepanjang tahun.

“On track di atas 70% dari target Desember 2026 atau lebih dari 4.000 unit rumah,” ujarnya.

Wisnu menyebut, pada dasarnya program ini tak hanya mendorong akses hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga menjadi stimulus bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan usahanya.

Dalam proses penyaluran KPP, Wisnu memastikan pihaknya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui seleksi kelayakan dan monitoring risiko agar pembiayaan tumbuh sehat dan tepat sasaran.

Melalui pembiayaan yang inklusif dan berkualitas, BSI berharap program perumahan juga menjadi pengungkit bagi UMKM untuk berkembang, naik kelas, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News