Reporter: Astri Kharina Bangun |
JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Winny Erwindia mengklaim Bank Pembangunan Daerah (BPD) terus berbenah diri. Ia menolak anggapan BPD masih disamakan dengan kasir Pemerintah Daerah (Pemda).
"Kesan BPD sebagai kasir Pemda itu sebetulnya sudah tidak lagi. Kalaupun terjadi itu karena oknum," ungkap Winny, Senin (2/1).
Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan beberapa hal yang memberi citra negatif terhadap BPD. BPD menemukan lime bank yang memberikan kredit tidak sesuai ketentuan senilai hampir Rp 500 miliar. Temuan BPK yang dipaparkan pada Desember 2011 mengungkapkan penyaluran kredit oleh lima BPD, yakni BPD Sulawesi Selatan, BPD Papua, BPD Maluku, BPD Sulawesi Utara dan BPD Kalimantan Barat terindikasi korupsi. BPK menilai bank-bank tersebut mengabaikan prinsip kehati-hatian pengucuran kredit.
Tak cuma itu, BPK juga menilai BPD belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pasalnya, menurut kajian BPK kredit produktif yang disalurkan BPD kurang dari 40%. Selain itu, penghimpunan dana BPD 70% berasal dari pemerintah daerah
Winny melanjutkan, dengan banyaknya pihak yang mengawasi kinerja BPD saat ini, diharapkan BPD akan menuju taraf yang lebih baik. Ia menyebut, setidaknya ada lima lembaga yang mengawasi BPD. Mulai dari auditor internal dari bank yang bersangkutan, dewan komisaris, komite pemantau risiko, Bank Indonesia, sampai BPK. Temuan-temuan dari BPK akan ditindaklanjuti dan menjadi instrospeksi BPD.
Selain meningkatkan pengawasan, ke depan BPD-BPD juga akan meningkatkan porsi kredit produktif dibandingkan kredit konsumer. Kalau saat ini komposisinya 60% rata-rata masih kredit konsumer diharapkan pada tahun-tahun mendatang komposisi itu berbalik.
"Kami berharap secara bertahap, nanti kredit produktifnya yang 60%, lalu 70%, kemudian bisa 80% di 2014," kata Winny. Ia menambahkan, di samping tetap melayani nasabah pegawai Pemda, BPD juga akan merambah ke lini bisnis korporat. Portofolio kredit produktif nantinya akan mencakup antara lain kredit usaha rakyat dan proyek infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
