kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.016,36   10,57   1.05%
  • EMAS980.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.27%
  • RD.CAMPURAN 0.00%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.09%

Aturan modal inti minimum sistem pembayaran lebih berdampak ke fintech? ini kata ASPI


Jumat, 16 Juli 2021 / 10:43 WIB
Aturan modal inti minimum sistem pembayaran lebih berdampak ke fintech? ini kata ASPI
ILUSTRASI. Sistem pembayaran


Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memberikan syarat kepada setiap pelaku sistem pembayaran memiliki modal inti minimum. Hal ini tertuang dalam PBI No.23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP) dan PBI No.23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PBI PIP).

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) melihat ketentuan ini sebagai bagian dari langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh BI dalam mereformasi pengaturan sistem pembayaran, yang merupakan salah satu inisiatif strategis dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. 

Ketua Umum ASPI Santoso Liem bilang, PBI PJP dikeluarkan guna mewujudkan industri pembayaran yang efisien, aman, handal dan mampu berkembang  serta sekaligus memelihara stabilitas keuangan nasional. 

"Semua aturan yang tercantum didalam PBI PJP tersebut termasuk ketentuan persyaratan minimal modal disetor, berlaku bagi seluruh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) baik Bank maupun Lembaga Selain Bank (LBS) termasuk Fintech. Namun mengingat adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan persyaratan modal inti minimum bagi perbankan yang lebih tinggi,  maka kewajiban pemenuhan modal disetor minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia lebih berdampak pada LSB yang relatif bermodal kecil," kata Santoso yang juga menjadi Direktur Bank Central Asia (BCA) kepada Kontan.co.id, Jumat (16/7). 

Baca Juga: OVO: Aturan modal inti minimum jadi upaya regulator jaga stabilitas sistem pembayaran

Asosiasi melihat kebijakan persyaratan modal disetor minimum bukan ditujukan untuk konsolidasi PJP. Namun guna meningkatkan kemampuan PJP dalam berinovasi, menyerap resiko dan bersaing secara sehat yang akhirnya akan menciptakan sistem pembayaran yang lebih kuat.

Asal tau saja, saat ini aturan OJK mensyaratkan perbankan memiliki modal inti minimum Rp 1 triliun. Kendati demikian, regulator mendorong perbankan meningkatkan modal inti minimum menjadi Rp 3 triliun. OJK telah melakukan riset yang menunjukkan modal inti minimum Rp 3 triliun merupakan modal minimal yang diperlukan. 

Sedangkan berdasarkan PBI PJP dan PBI PIP pelaku jasa pembayaran harus memenuhi ketentuan modal inti. Terdapat dua ketentuan terkait permodalan. Pertama, ketentuan persyaratan modal disetor wal atau initial capital bagi perusahaan yang baru masuk ke industri dan butuh izin dari BI.

Untuk PJP, initial capital ini disesuaikan dengan jenis aktivitas yang dimasukinya dengan kategori izin. Ada tiga kategori izin, yakni

  • Kategori 1 berarti memberikan layanan paling lengkap dengan syarat modal disetor senilai Rp 15 miliar
  • Kategori 2 itu lengkap tapi tidak melayani issuing dengan modal setor Rp 5 miliar
  • Kategori 3, izin remitansi yang tidak menyediakan sistem bagi penyelenggara lain minimal modal disetor Rp 500 juta dan bila menyediakan sistem bagi penyelenggara lain maka minimal modal disetor Rp 1 miliar.

Sedangkan untuk PIP yang melakukan switching maka BI mensyaratkan modal disetor sebesar Rp 100 miliar. Tujuannya untuk mendorong sistem yang disediakan untuk seluruh anggota di industri tersedia dengan baik untuk menyerap risiko yang ada.

Baca Juga: BI catat utang luar negeri Indonesia US$ 415,0 miliar per akhir Mei 2021

Sedangkan PIP dengan jaringan global berlaku ketentuan grandfathering dan jaminan tertulis baik dari pemilik maupun dari induk perusahaan. Jaminan itu harus memastikan penyelenggara PIP bisa memiliki modal yang memadai dan bisa menjalankan fungsinya.

Kedua, bagi penyelenggara yang sudah ada di industri maka BI akan reklasifikasi para pelaku tersebut ke dalam tiga kategori izin dan harus memenuhi ketentuan permodalannya. BI memberikan waktu selama dua tahun untuk memenuhi ketentuan modal ini.

 

Selanjutnya: BTN optimistis sektor perumahan akan percepat pemulihan ekonomi nasional

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×