Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Kementerian sosial menargetkan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 6 juta penduduk dapat terealisasi tahun depan. Separuh dari target tersebut nantinya akan disalurkan secara nontunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi 3 juta penduduk dengan layanan sistem pembayaran Himpunan Bank Negara (HIMBARA).
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengatakan, sedikitnya total anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 158 triliun tahun 2017. “Meski belum seluruhnya non tunai, Presiden berkomitmen kalau bantuan sosial (bansos) harus secara non tunai agar tepat sasaran,” ujarnya di sela-sela peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Johar Baru.
Selain itu, Agus juga menambahkan nantinya pemerintah dapat terkoneksi dengan layanan keuangan digital (LKD) Bank-Bank Negara untuk penyaluran dana bansos. “Keempat bank ini sudah punya lebih dari 114.000 agen laku pandai di seluruh Indonesia,” ujarnya
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad berharap, penyaluran secara nontunai ini bisa menjadi proyek percontohan di seluruh Indonesia dan nantinya tidak hanya terbatas untuk penyaluran uang tetapi juga untuk program pemberdayaan.
Selain itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Achmad Baiquni menjelaskan, nantinya sistem yang digunakan dalam KKS ini saling terkoneksi dan terintegrasi antar bank BUMN. “Jadi misalnya si pemilik warung nasabah BNI, lalu ada yang ingin mencairkan pakai kartu BRI itu bisa atau sebaliknya tanpa kena biaya tambahan,” ujarnya.
Nantinya seluruh program sosial pemerintah akan mengarah ke sistem ini. “Jadi satu kartu bisa untuk semua, kurang lebih kartu yang lain semisal kartu tani, seperti ini juga,” ujar Achmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
