Sumber: Antara | Editor: Yudho Winarto
Joko mengatakan sejauh ini belum menerima laporan dari PT Freeport maupun perusahaan privatisasinya soal berapa banyak karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja/PHK atau dirumahkan yang memiliki kewajiban membayar angsuran kredit pada Bank Papua.
"Alhamdulilah sampai saat ini kondisinya masih normal. Gaji bulan Februari masih dibayarkan normal. Tapi kami belum tahu kondisi ke depannya seperti apa," tutur Joko.
Nasabah perkreditan yang mendapat pelayanan fasilitas perkreditan dari Bank Papua, pembayaran gajinya oleh pihak perusahaan wajib melalui Bank Papua.
Setelah pihak accounting perusahaan-perusahaan itu telah mentransfer gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya ke rekening karyawan tersebut maka pihak Bank Papua akan langsung memotong angsuran kredit yang bersangkutan.
Situasi krisis yang menimpa PT Freeport telah berlangsung sejak awal Januari 2017. Terhitung 12 Januari 2017, PT Freeport tidak lagi mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengekspor 60 persen dari total produksi konsentratnya ke luar negeri.
Imbas dari itu, sejak 10 Februari 2017 PT Freeport menghentikan seluruh aktivitas produksi tambangnya baik tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah (underground), pabrik pengolahan di Mil 74 hingga aktivitas pengapalan konsentrat di Pelabuhan Portsite Amamapare.
Kondisi itu juga berdampak langsung kepada karyawan Freeport dan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktornya.
Hingga awal pekan ini, pihak Disnakertrans-Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika melaporkan sudah lebih dari 1.200 karyawan telah di-PHK dan dirumahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
