Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Bankir mengaku kesulitan menyalurkan kredit ke industri di sektor perikanan. Alasannya, hal itu terkendala skema kredit yang terbatas.
"Sektor perikanan dan kelautan dinilai rendah kemampuan finansialnya dan rentan risikonya," ujar Kepala Divisi Usaha Kecil Bank Negara Indonesia (BNI) Ayu Sari Wulandari, Kamis (5/1) dalam diskusi bersama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mengenai industri perikanan.
Oleh karena itu, Ayu mengusulkan, pemerintah harus membuat terobosan baru. Caranya, dengan menggabungkan subsidi dan penjaminan di sektor perikanan.
Ayu menuturkan pemerintah juga perlu membuat struktur biaya (cost structure) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih rapi dan jelas. KUR di perikanan perlu dibuatkan cost structure yang berbeda dari KUR sektor lainnya. "Bank tidak bisa membuat cost structure untuk KUR," jelas Ayu.
Sedang untuk penjaminan, Ia mengusulkan agar menggunakan dana Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pedesaan (PUMP). Dana itu ditempatkan di bank sebagai jaminan kredit.
Selain soal skim, Ayu juga bilang, penyaluran kredit di sektor perikanan terhadang tingkat risiko usaha relatif tinggi. Hambatan lainnya, kontinuitas bahan baku untuk industri pengolahan kurang terjamin. "Negara importir juga memperketat persyaratan produk ekspor perikanan dari Indonesia, ini semakin menambah risiko bisnis,"kata Ayu.
Sebagai langkah mengatasi sejumlah kendala di atas, BNI menawarkan solusi one village one product. Solusi tersebut berupa program Kampoeng BNI. Untuk sektor perikanan, BNI akan membuka di wilayah Muara Angke, Jakarta.
"Lewat program ini kami menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Mulai dari perusahaan inti, mitra plasma, hingga pemerintah daerah," kata Ayu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
