Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Akhir November 2018 lalu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Qanun 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam ketentuannya, tiga tahun beleid syariah ini terbit, seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) di Provinsi Aceh wajib menganut prinsip syariah.
Direktur Bidang Hukum, Promosi, dan Hubungan Eksternal Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Taufiq Hidayat menyatakan implementasi beleid syariah tersebut salah satunya berfaedah untuk menopang pertumbuhan perbankan syariah.
“Dengan penerapan Qanun tersebut tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara umum, dan lembaga keuangan secara khusus. Untuk perbankan juga, karena perbankan konvensional bisa mengalihkan aset ke anak usaha syariahnya,” katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (2/7).
Soal aset, Taufiq bilang dengan implementasi beleid syariah ini, aset perbankan syariah akan bertambah lebih dari Rp 50 triliun. Meskipun ia bilang hal tersebut akan terjadi bertahap, alih-ailh serempak.
KNKS mencatat nilai aset perbankan konvensional di Aceh hingga akhir 2018 lalu mencapi Rp 53,54 triliun. Sedangkan hingga April 2019, nilai aset perbankan syariah di Aceh sebesar Rp 28 triliun.
“Setelah mulai implementasi dan mendapatkan pelimpahan aset, bank-bank syariah harapannya agar dapat terus melakukan pendalaman, perluasan, dan percepatan pasar,” lanjut Taufiq.
Sebagai tambahan, KNKS juga punya target cukup ambisius terkait pertumbuhan aset perbankan syariah. Maklum, aset perbankan syariah memang sangat mini dibandingkan aset total industri perbankan.
Dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga April 2019, nilai aset perbankan syariah Rp 314,60 triliun, cuma 3,87% dari total aset industri perbankan yang mencapai Rp 8.119,59 triliun.
“Ada tiga skenario yang kami canangkan untuk meningkatkan aset perbankan syariah hingga 2024. Pertama mereka melakukan business as usual dengan target pertumbuhan aset 15% per tahun sehingga pada 2024 nilainya bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Kedua secara moderat target Rp 2.000 triliun pada 2024 dan pertumbuhan 27% per tahun. Terakhir agresif dengan target aset Rp 3.000 triliun dan pertumbuhan 36% per tahun,” paparnya.
Di sisi lain, perbankan konvensional juga memang telah menyiapkan strategi untuk melimpahkan aset ke entitas anaknya yang berupa Bank Umum Syariah (BUS), maupun ke Unit Usaha Syariah (UUS). PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI, anggota indeks Kompas100 ini) misalnya siap mengalihkan asetnya di Aceh kepada PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS).
“Kami sudah mulai proses mulai dari pengalihan SDM, bisnis, dan sekarang pembukaan rekening di konvensional juga akan diarahkan ke syariah. Kami sangat siap, tidak ada masalah, dan semoga tahun depan sudah bisa rampung seluruhnya,” kata Direktur Jaringan dan Layanan BRI Osbal Saragi.
Osbal menghitung setidaknya bank terbesar di tanah air ini punya 14 kantor cabang dan beberapa unit di bawahnya, serta total aset lebih dari Rp 11 triliun di Aceh yang bisa dialihkan ke BRI Syariah.
Bank pelat merah lainnya, yaitu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI, anggota indeks Kompas100 ini) juga telah mempersiapkan hal serupa. Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri Hery Gunardi bilang perseroan akan bekerjasama dengan entitas BUS miliknya: PT Bank Syariah Mandiri dalam menyediakan Layanan Syariah Bank (LSB) di 53 cabang di Aceh.
Melalui LSB, bank berlogo pita emas ini akan memberikan kemudahan bagi nasabahnya membuka rekening tabungan syariah. Herry menambahkan perseroan juga siap untuk mengalihkan asetnya ke Mandiri Syariah.
“Saat ini nilai total aset Bank Mandiri di Aceh adalah berupa portofolio kredit senilai Rp 2,2 triliun, dengan total kelolaan dana sebesar Rp 3 triliun,” katanya kepada KONTAN.
Kompatriot kedua bank tadi, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) malah pasang target lebih cepat. Bank berlogo 46 ini berharap pengalihan asetnya ke PT Bank BNI Syariah bisa rampung September mendatang.
Maklum, pengalihan aset tersebut juga jadi salah satu upaya perseroan melakukan suntikan modal ke BNI Syariah yang punya target untuk naik kelas ke Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 tahun ini. Peralihan aset tersebut berupa aset fisik, pembiayaan, dan DPK dengan nilai hingga Rp 3,6 triliun.
“Terkait implementasi Qanun LKS, kami telah menambah tujuh kantor layanan. Enam kantor yang lokasinya berdekatan dengan BNI, dan satu kantor layanan baru yang menggantikan kantor layanan BNI konvensional yang ditutup,” kata SEVP Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi kepada Kontan.co.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
