Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Program bank pembangunan daerah (BPD) Regional Champion diyakini akan sulit tercapai dalam waktu dekat. Sebab, sampai saat ini masih banyak BPD yang didera masalah mendasar permodalan yang lemah.
Kenyataan ini dikemukakan oleh Doddy Arifianto, pengamat perbankan. Menurut Doddy, hingga saat ini peran BPD dalam struktur perbankan di Indonesia tidak jelas.
"Mau disebut bank perkreditan rakyat (BPR) bukan. Disebut sebagai Bank Umum, performa intermediasi mereka masih kalah dari bank-bank nasional yang sudah banyak beroperasi hingga berbagai daerah," kata Doddy saat dihubungi KONTAN, Selasa, (14/1).
BPD sebetulnya bisa berperan semaksimal mungkin untuk memberikan pembiayaan bagi kegiatan usaha dari berbagai badan usaha milik daerah (BUMD).
Nyatanya, belum ada insentif bagi BPD yang masih lemah untuk lebih berperan optimal dalam fungsi tersebut.
"Akibatnya fungsi ini banyak juga diisi oleh bank-bank nasional," ujar pria yang juga Kepala Subdivisi Risiko Perekonomian dan Sistem Perbankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.
Praktis dari 26 BPD yang ada saat ini, baru Bank Jabar Banten, Bank Jatim dan Bank DKI yang memiliki kiprah menonjol. Sebagian besar BPD yang lain masih diderah masalah permodalan.
"Bahkan banyak BPD yang cuma berperan sebagai kasir bagi pemerintah daerah," pungkas Doddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
