Reporter: Adhitya Himawan | Editor: A.Herry Prasetyo
JAKARTA. Permodalan yang minim tentu akan menjadi batu sandungan di kala bank ingin berekspansi. Karena itulah, bank pembangunan daerah (BPD) tengah gencar menambah modalnya. Apalagi, saat ini, masih banyak bank daerah bermodal mini.
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mencatat, hingga September 2013, masih ada 13 BPD memiliki modal di bawah Rp 1 triliun. Padahal, dalam cetak biru BPR Regional Champion, BPD harus memiliki rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) di level 15%. Pada akhir tahun 2014, BPD ditargetkan memiliki modal inti di atas Rp 1 triliun.
Ketua Asbanda Eko Budiwiyono mengatakan, masih banyak BPD kesulitan menambah permodalan. Sebab, penambahan modal tak bisa dilepaskan dari kemampuan anggaran masing-masing daerah. "Kalau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) besar, pemerintah daerah tak akan kesulitan menambah modal BPD setempat," kata Eko, yang juga menjabat Direktur Utama Bank DKI.
Eko optimistis, BPD mampu meningkatkan modal secara signifikan. Terbukti, beberapa BPD telah memiliki modal di atas Rp 2 triliun. Bank DKI, misalnya, memiliki modal Rp 2,9 triliun per Agustus 2013. Sementara, Bank Jatim dan Bank Jabar Banten memiliki modal masing-masing Rp 4 triliun dan Rp 5 triliun. "Bank bermodal kecil harus mencari terobosan baru untuk meningkatkan modal," kata Eko.
Menambah modal
Berdasarkan pantauan KONTAN, beberapa BPD tengah berupaya menambah modal. Bank DKI kini tengah berusaha memperoleh suntikan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1 triliun. Proses penambahan modal saat ini tengah menunggu persetujuan DPRD DKI Jakarta.
BPD lain yang tengah menanti penambahan modal adalah Bank Kalsel. Maklum, modal inti bank daerah Kalimantan Selatan itu baru mencapai Rp 820 miliar per Oktober 2013. Direktur Utama Bank Kalsel Juni Rif'at mengatakan akan berupaya menambah modal inti sebesar Rp 150 miliar pada 2013 dan 2014. Upaya itu telah menjadi komitmen pemegang saham. Harapannya, modal Bank Kalsel tahun depan di atas Rp 1 triliun.
Begitu pula dengan Bank Nagari, berencana meningkatkan modal inti yang saat ini Rp 1,065 triliun. Salah satu caranya dengan meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang saat ini mengempit 38% saham. Selain itu, Bank Nagari berencana menawarkan saham perdana ke publik alias initial public offering (IPO) sebagai alternatif penguatan modal. "Kami sedang bicarakan dengan pemegang saham," kata Direktur Utama Bank Nagari Suryadi Asmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
