Reporter: Ruisa Khoiriyah, Roy Franedya | Editor: Johana K.
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengakui perbankan di tanah air sejauh ini masih belum dioperasikan dengan efisien. Oleh karena itu, salah satu fokus kebijakan bank sentral ke depan adalah mendorong efisiensi perbankan.
Pejabat Sementara Gubernur BI Darmin Nasution menuturkan, selain fokus pada penjagaan tingkat inflasi, sebagai otoritas perbankan, BI akan memantau dan mendorong peningkatan efisiensi perbankan. "Kami ingin fungsi intermediasi perbankan bisa dioptimalkan," ungkap Darmin dalam konferensi pers di Kantor BI Jakarta, Selasa (6/4).
Mengutip data statistik perbankan terbaru yang dirilis BI, per Januari lalu rasio BOPO (biaya operasional dan pendapatan operasional) perbankan melejit hingga angka 97%. Rasio BOPO selama ini menjadi salah satu indikator tingkat efisiensi bank, selain rasio cost to income ratio (CIR). Semakin tinggi rasio BOPO suatu bank, menunjukkan semakin rendah efisiensi bank tersebut.
BI menilai, masalah efisiensi menjadi salah satu akar masalah mengapa fungsi intermediasi perbankan di Indonesia agak tersendat. Contoh mutakhir adalah masalah masih tingginya selisih bunga kredit dan bunga simpanan bank yang terindikasi sebagai nett interest margin (NIM).
Darmin menuturkan, BI sejauh ini masih menggodok kebijakan konkret untuk mendorong efisiensi bank. "Sedang kami pelajari data-data di setiap bank, kami bandingkan rasio-rasio setiap bank. Misalnya, gaji pegawai, biaya promosi, dan seterusnya. Dari sana berangkatnya, baru nanti kami bisa melangka meminta bank itu untuk melalukan perbaikan," jelasnya.
Khusus menyorot efisiensi tersebut, BI boleh jadi tidak akan mengeluarkan kebijakan umum. "Kami akan menilai suatu bank dan itu tidak akan berlaku umum, bisa betul-betul satu per satu banknya, apakah nanti premi risiko dia yang terlalu tinggi atau biaya promosinya," imbuh Darmin.
BI terutama akan memfokuskan penelitian pada kondisi bank-bank besar sebanyak 14 bank penguasa mayoritas pasar perbankan tanah air. "Nanti akan bisa kami tunjukkan bank A harus melakukan apa agar spread-nya bisa turun sehingga bunga kreditnya bisa ikut turun. Kebijakan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan sebuah surat keputusan (SK)," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
