kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

BI ingin dana e-money ke TabunganKu


Rabu, 05 November 2014 / 09:05 WIB
BI ingin dana e-money ke TabunganKu
ILUSTRASI. 4 Bahaya Sinar UV untuk Kesehatan Kulit dan Rambut, Risiko Kanker Kulit!


Reporter: Adhitya Himawan, Issa Almawadi, Nina Dwiantika | Editor: Dessy Rosalina

JAKARTA. Kendati masih belum terang, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok skema sinergi bisnis antara layanan keuangan digital (LKD) dengan branchless banking. Keinginan BI, produk TabunganKu menjadi instrumen penyambung antara kedua layanan itu.

Ronald Waas, Deputi Gubernur BI mengatakan, pihaknya tengah menggodok sinergi antara produk uang elektronik (e-money) dan TabunganKu. "Sinergi produk keuangan inklusif ini segera diterapkan, kalau bisa sebelum tahun depan," kata Ronald. 

Skema sinergi layanan bakal dirilis BI setelah OJK merilis beleid layanan branchless banking yang rencananya terbit bulan ini. Sederhananya, uang elektronik (e-money) yang merupakan produk LKD, bakal menyatu dengan TabunganKu yang merupakan produk simpanan (rekening).

Secara teknis, dana nasabah yang tersisa pada uang elektronik, bisa dialirkan menjadi simpanan melalui produk TabunganKu. BI ingin e-money terkoneksi dengan TabunganKu karena program tabungan masyarakat yang tersebar hingga pelosok Tanah Air ini tercatat tumbuh signifikan. 

Sebagai gambaran, jumlah rekening TabunganKu sebanyak 14,5 juta dengan nilai simpanan mencapai Rp 16 triliun per Oktober 2014. TabunganKu mampu tumbuh tinggi sekitar 94,5% selama setahun terakhir di tengah tren perlambatan dana pihak ketiga (DPK). 

Di sisi lain, BI tengah memacu penggunaan e-money sebagai alat untuk mengurangi transaksi uang kartal alias terwujudnya less cash society. Per September 2014, jumlah uang elektronik beredar mencapai 33,68 juta unit dengan volume transaksi 20,55 juta, dan nilai transaksi Rp 305,57 miliar.

Rosmaya Hadi, Direktur Eksekutif Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan OJK. Saat ini, dua otoritas masih masuk tahap pembahasan regulasi yang merinci bentuk sinergi antara LKD dan branchless banking.

Bank setuju

Bankir merespon positif upaya BI menyinergikan LKD dan branchless banking. Sebab, "Sinergi e-money dan Tabunganku patut diapresiasi karena bisa menghindari tumpang tindih dan ketidakjelasan," tandas Rico Ustavia Frans, Senior Vice President Electronic Banking Bank Mandiri, Selasa (4/11).

Saat ini, Bank Mandiri lebih fokus mematangkan layanan e-money. Bank Mandiri baru saja mendapat izin BI untuk menyiapkan 9.000 agen LKD di seluruh Indonesia. "Saat ini proses rekrutmen agen sedang kami lakukan," imbuh Rico.
Pasalnya, produk e-money Bank Mandiri  ditunjuk pemerintah sebagai instrumen untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat pra sejahtera. Sedangkan, layanan branchless banking Bank Mandiri masih menunggu terbitnya peraturan OJK.

Ina Suwandi, Kepala Divisi Unit Kredit Konsumer Bank Central Asia (BCA) mengatakan, pihaknya tidak membeda-bedakan antara LKD dan branchless banking. "Pada prinsipnya, produk LKD dan branchless banking sama," tutur Ina. Lain lagi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang getol mengembangkan layanan branchless banking. Bank spesialis kredit mikro ini telah merekrut 10.000 agen branchless banking, yang terdiri dari agen individu dan agen institusi.

BRI menjuluki program inklusi keuangan tersebut dengan sebutan BRILinks. Salah satu agen institusi yang direkrut sebagai agen briLinks adalah Badan Kredit Desa (BKD). BRI berharap bisa merekrut 3.569 BKD.  Bank memang kebingungan memisahkan LKD dan branchless banking karena produk ini awalnya sama. Namun, terbelah menjadi dua sistem berbeda sejak fungsi pengawasan beralih ke OJK. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×