Biaya Dana Meningkat, Penerbitan Obligasi Bank Tembus Rp 14 Triliun

Reporter: Aura Putri | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerbitan obligasi perbankan terus berlanjut di tengah persaingan menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan meningkatnya biaya dana.

Selain menjadi alternatif pendanaan, penerbitan surat utang juga dilakukan untuk menjaga likuiditas jangka panjang dan memperkuat struktur permodalan bank.

Berdasarkan data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), penerbitan surat utang perbankan mencapai Rp 14 triliun sepanjang Januari-September 2026.

Nilai tersebut berasal dari delapan bank, terdiri atas obligasi senilai Rp 13,5 triliun dan sukuk sebesar Rp 500 miliar.

Aktivitas pendanaan melalui pasar surat utang juga berpotensi berlanjut hingga akhir tahun. Per akhir September 2026, Pefindo mencatat mandat penerbitan surat utang korporasi dari 40 perusahaan mencapai Rp 56,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, tiga bank berencana menerbitkan surat utang dengan nilai indikatif Rp 6,1 triliun.

Kepala Divisi Pemeringkatan Jasa Keuangan Pefindo Danan Dito mengatakan, pertumbuhan industri perbankan saat ini masih ditopang bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terutama melalui pembiayaan program pemerintah.

Sementara itu, pertumbuhan bank swasta yang tidak terlibat dalam program tersebut relatif lebih terbatas. “Dari sisi pertumbuhan relatif jauh lebih kecil, yakni single digit,” ujar Danan dalam konferensi pers Pefindo, Rabu (14/10/2026).

Menurut Danan, kondisi likuiditas perbankan mulai membaik setelah sempat mengalami tekanan pada pertengahan tahun.

Meski demikian, bank tetap perlu mengantisipasi kebutuhan likuiditas menjelang akhir tahun, termasuk untuk memenuhi pembayaran kontrak pemerintah.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai, maraknya penerbitan obligasi perbankan tidak serta-merta mencerminkan optimisme bank dalam menyalurkan kredit.

Tren tersebut juga dapat menunjukkan adanya tekanan struktural pada pendanaan dan kebutuhan pembiayaan kembali atau refinancing.

“Maraknya penerbitan obligasi perbankan mencerminkan ketatnya persaingan menghimpun DPK, meningkatnya biaya dana, dan kebutuhan menjaga likuiditas jangka panjang,” ujar Rizal kepada Kontan, Rabu (14/10/2026).

Rizal memperkirakan, penerbitan obligasi perbankan masih berpeluang berlanjut hingga akhir 2026.

Namun, bank cenderung lebih selektif dalam mengakses pasar di tengah tingginya imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) dan volatilitas pasar keuangan.

Bank dengan fundamental yang kuat relatif memiliki akses lebih baik untuk menghimpun dana melalui instrumen tersebut.

Sejumlah bank telah memanfaatkan pasar surat utang untuk memenuhi kebutuhan pendanaan.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), misalnya, menyelesaikan penerbitan instrumen modal Additional Tier 1 (AT1) Capital dalam bentuk perpetual bond senilai US$ 750 juta pada 10 September 2026.

Instrumen berdenominasi dolar AS tersebut menawarkan tingkat distribusi awal sebesar 7,35% per tahun.

Senior Vice President Bank Mandiri Adhika Vista menyampaikan, penerbitan instrumen tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan memperkuat struktur permodalan.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026 dengan nilai pokok Rp 2 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 September 2026, penerbitan ini merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan dengan target penghimpunan dana Rp 10 triliun.

Sebelumnya, BTN telah menerbitkan obligasi tahap pertama pada 2025 senilai Rp 300 miliar.

Penerbitan surat utang oleh kedua bank tersebut menunjukkan bahwa pasar obligasi menjadi salah satu alternatif bagi perbankan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan memperkuat permodalan.

Namun, keputusan penerbitan tetap perlu mempertimbangkan biaya pendanaan serta kondisi pasar keuangan agar tidak menambah tekanan terhadap biaya dana bank.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News