Reporter: Yoliawan H | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kehadiran pemimpin baru pada sejumlah pemerintah daerah (pemda) akan mengembangkan bisnis Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank milik daerah ini akan mengarahkan pembiayaan kredit ke segmen mikro dan konstruksi dari sebelumnya BPD mengandalkan kredit konsumer.
Salah satunya, Pemprov DKI Jakarta yang telah memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Pemimpin anyar ini menjadi penguasa di Pemprov DKI Jakarta yang merupakan pemegang saham pengendali PT Bank DKI Jakarta (Bank DKI).
Direktur Keuangan Bank DKI Sigit Prastowo mengatakan, belum ada arahan khusus dari Gubernur DKI baru mengenai arahan bisnis bank DKI. Yang pasti, mulai tahun ini, Bank DKI akan mengarahkan pembiayaan kredit ke segmen mikro. Misalnya, pemberian kredit bagi nasabah di pasar-pasar Jakarta (PD Pasar Jaya).
Selanjutnya, Bank DKI akan fokus untuk dapat mencapai target kredit sebesar 9% di tahun ini. Tak hanya itu, Bank DKI masih terus merencanakan proses penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Ini sebagai cara Bank DKI untuk memperkuat modal.
Bank DKI mencatat pertumbuhan kredit hanya 1,62% menjadi Rp 21,58 triliun per September 2017, dibandingkan posisi Rp 21,24 triliun di September 2016. Sedangkan, laba bersih menjadi Rp 523,69 miliar per September 2017. Laba ini naik 10,80% secara tahunan.
Pasca pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) akan terus menjalani strategi yang telah direncanakan. "Bank Banten akan memfokuskan bisnis di Provinsi Banten," kata Fahmi Bagus Mahesa, Direktur Utama Bank Banten kepada Kontan.co,id, Selasa (24/10).
Ke depan, Bank Banten akan menggelar ekspansi kredit ke aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Banten, kredit mikro, kredit konstruksi dan pembiayaan infrastruktur di Banten. Hingga Agustus 2017, Bank Banten telah menyalurkan kredit sebesar Rp 4,31 triliun. Ia menambahkan, pihaknya juga akan memperluas jaringan di Banten dan konsolidasi cabang eks Bank Pundi.
Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) juga menjamin tidak akan terpengaruh pada proses pilkada di tahun 2018. Direktur Utama Bank Sumut Edie Rizliyanto mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan Pemprov Sumatra Utara untuk membangun wilayah tersebut.
Kerjasama itu dilakukan untuk membangun Sumatra Utara dengan penyaluran kredit produktif. Bank Sumut telah menyalurkan kredit sebesar Rp 17,69 triliun per Agustus 2017. Angka ini naik 2,31% dibanding posisi Rp 17,29 triliun di Agustus 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
