BNI Kucurkan Kredit Rp 10,75 Triliun ke NexAI, Tambah Daftar Debitur Jumbo

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menambah daftar penyaluran kredit jumbo kepada satu kelompok debitur. Teranyar, BNI memberikan fasilitas kredit hingga Rp 10,75 triliun kepada PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (MGLV) melalui dua anak usahanya untuk pengembangan bisnis data center.

Berdasarkan keterbukaan informasi NexAI, dikutip Selasa (29/9/2026), BNI memberikan fasilitas kredit maksimal Rp 4,13 triliun kepada PT Nextier Askara Center (NAC) dan Rp 6,63 triliun kepada PT Nextier GenAi Center (NGC). Kedua perusahaan tersebut merupakan anak usaha NexAI dengan kepemilikan masing-masing sebesar 99,9%. 

Fasilitas kredit tersebut memiliki tenor jangka panjang. Kredit kepada NAC berlaku hingga enam tahun, sedangkan fasilitas kepada NGC hingga tujuh tahun. Keduanya menggunakan bunga mengambang berbasis compounded IndONIA 90 hari ditambah 1,9%. 

Baca Juga: Bangkok Bank Optimistis pada Indonesia, Incar Pembiayaan Energi hingga Data Center

Dari sisi penggunaan, fasilitas kepada NAC digunakan antara lain untuk pembiayaan pengambilalihan fasilitas data center di Jababeka, pengembangan tambahan kapasitas sebesar 36 MW hingga mencapai total 42 MW, serta sebagian bunga selama masa konstruksi.

Sementara itu, fasilitas kepada NGC digunakan untuk membiayai sebagian pembangunan BatangDC hingga kapasitas 60 MW dan sebagian bunga selama masa konstruksi. Dengan demikian, kedua fasilitas tersebut mendukung pengembangan kapasitas data center hingga 102 MW. 

Dalam transaksi tersebut, BNI tak hanya bertindak sebagai pemberi pinjaman. BNI juga menjadi coordinating bank, mandated lead arranger and bookrunner, agen serta agen jaminan. 

Fasilitas ini sekaligus menambah daftar eksposur kredit jumbo BNI kepada satu debitur atau kelompok usaha. Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2026, kredit BNI kepada PT Agrinas Pangan tercatat sebesar Rp 55 triliun atau setara 35,22% dari modal inti bank.

Selain itu, terdapat kredit kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 38,4 triliun, Perum BULOG Rp 21,07 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Rp 20,71 triliun dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rp 16,21 triliun.

Posisi kredit NexAI mencapai Rp 10,75 triliun atau sekitar 6,89% dari modal BNI. Angka tersebut menunjukkan besarnya fasilitas NexAI dibandingkan dengan sejumlah eksposur kredit korporasi BNI lainnya yang didominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebenarnya, fasilitas kepada NexAI juga dilengkapi sejumlah jaminan. Untuk NAC, antara lain terdapat hak tanggungan atas tanah dan bangunan, fidusia atas aset bergerak, mesin, peralatan, piutang dan klaim asuransi, gadai saham minoritas serta rekening tertentu, pengalihan bersyarat atas kontrak material dan corporate guarantee dari NexAI.

Baca Juga: Perang Tarif Bayangi Industri Penjaminan, Asippindo Tekankan Disiplin Pricing

Sementara fasilitas NGC antara lain dijamin dengan fidusia atas bangunan, mesin dan peralatan, piutang dan klaim asuransi, gadai saham minoritas dan rekening tertentu, pengalihan bersyarat atas kontrak material serta corporate guarantee dari NexAI. 

Risiko Konsentrasi

Jika dibandingkan dengan kredit jumbo lainnya, menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Randy Manilet, kredit BNI kepada NexAI memiliki profil risiko yang berbeda.

Ambil contoh kredit ke Agrinas yang menggarap proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut Yusuf, pembiayaan Agrinas berkaitan dengan penugasan pemerintah dengan sumber pembayaran yang dikaitkan dengan alokasi negara.

Sementara NexAI merupakan proyek komersial di sektor data center yang keberhasilannya sangat bergantung pada penyelesaian konstruksi, tingkat okupansi dan kemampuan menghasilkan arus kas.

“Risiko utamanya terletak pada kombinasi ekuitas sponsor yang tipis, belum terbentuknya arus kas operasional, risiko konstruksi, bunga mengambang, dan eksposur yang tidak dibagi melalui sindikasi,” ujar Yusuf.

Ia menilai pembiayaan nonsindikasi memang memberikan BNI kendali penuh atas pencairan, agunan, covenant, dan rekening proyek. Namun, keuntungan tersebut diikuti dengan konsentrasi risiko yang lebih besar karena eksposur proyek ditanggung oleh satu bank.

Yusuf bilang mitigasi risiko tak cukup hanya mengandalkan jaminan aset. Pencairan kredit perlu mengikuti kemajuan konstruksi yang diverifikasi secara independen. Bank juga perlu memastikan adanya rekening terkontrol, cadangan pembayaran utang, kepastian pasokan listrik, serta kontrak dengan penyewa yang kredibel.

Baca Juga: PMK 67/2026 Buka Ruang Tambahan Likuiditas bagi Perbankan

Risiko proyek juga perlu diuji terhadap skenario okupansi rendah, keterlambatan pembangunan dan kenaikan tingkat bunga IndONIA.

Senada, SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan kredit jumbo nonsindikasi memiliki risiko konsentrasi lebih tinggi karena eksposur kredit ditanggung oleh satu bank.

Terlebih, kata Trioksa, risiko perlu menjadi perhatian apabila pembiayaan diberikan kepada proyek yang masih dalam tahap pengembangan dan arus kasnya belum stabil.

“Dalam kasus NexAI, yang perlu dicermati bukan semata rugi induk pada semester I-2026, tetapi kelayakan proyek data center yang dibiayai, kemampuan menghasilkan arus kas, kekuatan sponsor, kepastian tenant dan pasokan listrik, serta kecukupan agunan dan covenant,” kata Trioksa.

Trioksa memandang fasilitas Rp 10,75 triliun tersebut diberikan kepada dua anak usaha untuk pengembangan data center. Bank dapat memilih skema nonsindikasi apabila memiliki kapasitas permodalan yang memadai, risk appetite yang sesuai, keyakinan terhadap prospek proyek dan ingin mempertahankan kontrol lebih besar atas pencairan, jaminan maupun struktur pembiayaan.

Namun, semakin besar eksposur kredit, mitigasi yang dibutuhkan juga semakin kuat. Mitigasi tersebut antara lain melalui pencairan bertahap berdasarkan progres proyek, escrow atau controlled account, debt service reserve, covenant yang ketat, corporate guarantee, serta pemantauan arus kas dan konstruksi secara independen.

Trioksa juga menyebut bank dapat mempertimbangkan opsi penjualan atau sindikasi sebagian eksposur apabila konsentrasi risiko meningkat.

“Jadi, kredit jumbo tidak otomatis bermasalah karena debiturnya sedang rugi, tetapi kualitas analisis dan kepastian sumber pembayaran menjadi jauh lebih penting karena kesalahan penilaian dapat menimbulkan dampak material terhadap kualitas aset bank,” ujarnya.

Baca Juga: BCA Life dan BCA Hadirkan Produk Asuransi Jiwa Tradisional Dwiguna VALUE+

Hingga berita ini tayang, BNI belum merespons pertanyaan Kontan tentang pertimbangan penyaluran dan mitigasi risiko kredit. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News