Reporter: Hervin Jumar | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Kesehatan mengakui rasio klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih berada di atas 100% sepanjang 2025.
BPJS Kesehatan memastikan kondisi tersebut masih dapat dikendalikan melalui peningkatan mutu dan efisiensi layanan untuk menjaga keberlanjutan program.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan hingga akhir 2025 jumlah peserta JKN telah mencapai 282 juta jiwa dengan tingkat keaktifan sekitar 80%.
Baca Juga: Tugu Re Selektif Ambil Risiko, Premi Bruto Turun 15% di Kuartal II-2026
Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator utama kinerja BPJS Kesehatan sepanjang tahun lalu.
"Rasio klaim memang cenderung di atas 100 persen, tetapi situasi ini tetap kita akan kendalikan dengan berbagai macam upaya untuk peningkatan mutu dan efisiensi di dalam pelayanan, sehingga ini membantu ketahanan program JKN," ujar Prihati dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis (2/7/2026).
Ia mengatakan, hampir seluruh rumah sakit di Indonesia atau sekitar 3.190 rumah sakit telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, lebih dari 23.000 klinik, apotek, dan laboratorium juga telah menjadi mitra dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.
Prihati menambahkan, keberlanjutan Program JKN masih memerlukan dukungan pemerintah. Pasalnya, pengeluaran untuk pembayaran klaim saat ini mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan, sedangkan penerimaan iuran sekitar Rp14 triliun per bulan.
"Ke depan kami tetap akan mengharapkan komitmen yang lebih kuat dengan memperhatikan sekali lagi keberlanjutan dalam situasi rasio klaim yang di atas 100 persen ini. Penggunaan biaya dalam satu bulan Rp16 triliun, pemasukannya Rp 14 triliun, kita akan mengharapkan bantuan-bantuan yang lebih cepat, lebih baik untuk sustainability lagi," katanya.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai kondisi keuangan JKN pada 2025 masih tergolong sehat dengan kecukupan dana mencapai 1,88 bulan.
Baca Juga: BPJS Kesehatan: Peserta JKN Capai 282,7 Juta Jiwa hingga Akhir 2025
Namun, ia mengingatkan tantangan keberlanjutan program pada 2026 dan 2027 karena rasio klaim telah berada di atas 100% sejak 2023.
Menurut Timboel, pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar agar rasio klaim dapat kembali di bawah 100%, termasuk melalui pencairan cadangan dana pada 2026 dan penyesuaian iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada 2027.
Ia juga mengingatkan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi menekan penerimaan iuran dari segmen pekerja penerima upah.
Di sisi lain, kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai peserta PBI daerah juga perlu dijaga agar tidak mengganggu keberlangsungan kepesertaan JKN.
Timboel berharap, sekitar 40 juta peserta JKN yang saat ini berstatus nonaktif dapat kembali aktif sehingga target cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) tidak hanya tercapai dari sisi jumlah peserta, tetapi juga tingkat keaktifannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














