Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menargetkan 90.000 perusahaan akan mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan pensiun diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015.
Sebanyak 90.000 perusahaan itu menjadi prioritas karena telah terdaftar mengikuti tiga program BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya, namun belum memiliki program pensiun. "Jadi prioritasnya adalah perusahaan-perusahaan yang belum memiliki program pensiun yang datanya ada pada program-program BPJS Ketenagakerjaan," ujar Bambang Purwoko, Anggota DJSN, Rabu (6/5).
BPJS Ketenagakerjaan kemudian akan menyasar perusahaan-perusahaan lainnya yang sama sekali belum menjadi peserta, baik dalam program kecelakaan kerja, kematian ataupun jaminan hari tua. "Jumlah perusahaan yang belum berpartisipasi sangat banyak," imbuh dia.
Berdasarkan data yang dikantongi, hingga saat ini, terdapat 18 juta pensiunan. Namun hanya 3 juta di antaranya yang memiliki program pensiun. Sebanyak 2,6 juta merupakan pensiunan dari PNS/TNI/Polri dan sisanya dari dana pensiun swasta.
Untuk PNS/TNI/Polri, BPJS Ketenagakerjaan sendiri memberikan masa transisi kepada PT Taspen dan PT Asabari hingga tahun 2029. Wacana memberikan waktu kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk masa transisi juga terus bergema.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
