Reporter: Annisa Aninditya Wibawa | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Untuk menghindari rasio kredit bermasalah, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tengah melakukan perubahan skema pemberian kredit sektor pertanian. Pasalnya, BRI merasa ada skema penggelontoran kredit yang salah selama ini.
"Ketika buat skema salah, ada Non Performing Loan (NPL). Kami tahu itu jelek. Maka itu kami mencoba buat skema dimana ada angsuran yang diubah," sebut Direktur Bisnis UMKM BRI, Djarot Kusumayakti.
Menurutnya, angsuran bulanan merupakan skema yang salah bagi para petani dan nelayan. Pasalnya, pada saat musim yang tidak menghasilkan bagi mereka, hal tersebut dapat menyebabkan risiko kredit bermasalah.
Djarot memberi contoh, adanya kendala bagi nelayan dalam melaut. Para nelayan mengandalkan angin darat dan angin laut. Namun ada masa ketika kondisi angin tak memungkinkan mereka mencari ikan.
Ia melihat, saat itu nelayan bisa menjadi non produktif dalam 2-3 bulan. Masa tersebutlah yang membuat adanya NPL. Maka dari itu, BRI mengkaji skema yang lebih detail bagi debitur kredit sektor pertaniannya.
Ia mengklaim, pihaknya akan memberi skema yang tepat dan sesuai karakteristik dan kultur budaya masyarakat. BRI ingin, pola pendekatan pemberian kredit berubah. Jadi kredit yang diberikan bukan hanya untuk modal kerja, tapi juga biaya hidup.
"Kalau tidak kita beri, petani melepas pada rentenir. Maka boleh tidak kami beri biaya hidup supaya mereka tetap bekerja dan tak bergantung ke orang lain?," sebut Djarot.
Nantinya, ini akan dilakukan melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), serta Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP). Jadi, pemerintah yang membuat kebijakannya dan BRI akan turun melakukan. "Kita ingin mengubah paradigma petani dan nelayan berisiko tinggi," klaim Djarot.
Ia menyebutkan, BRI pun sudah membicarakan ini dengan Kementerian Perekonomian dan telah disetujui. Kemudian BRI juga sedang mengkaji ini dengan stakeholder lain seperti Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil dari pembahasan ini kemudian akan disosialisasikan di lapangan.
Pada kuartal I tahun ini, KUR BRI tumbuh 41,3% dari Rp 11,6 triliun menjadi Rp 16,4 triliun. Kredit tersebut berporsi 14,6% terhadap total kredit mikro Rp 112,2 triliun. Kemudian, NPL gross KUR tercatat 1,99%.
Djarot menyebutkan, para petani bukan butuh bunga murah, melainkan juga kemudahan. Misalnya saja, saat pengajuan kredit tak perlu diminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Aspek kemudahannya menjadi hilang," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
