Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pertumbuhan penyaluran kredit yang mengkilap per kuartal ketiga tahun ini mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyiapkan kuda-kuda dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya sampai akhir tahun nanti.
Meski likuiditas saat ini diklaim cukup baik, perseroan yang fokus pada pembiayaan perumahan itu berniat untuk menerbitkan subdebt atau surat utang subordinasi. "Saat ini, sedang dilakukan kajian, insyallah tahun ini," ujar Maryono, Direktur Utama BTN, kemarin.
Dana dari penyerapan subdebt sejatinya akan digunakan perseroan sepenuhnya untuk ekspansi bisnis kredit pemilikan rumah (KPR), terutama dalam mendukung program sejuta rumah seperti yang dicanangkan pemerintah.
Sayang, Maryono masih enggan merinci aksi korporasi yang akan dilakukannya tersebut. Ia cuma menyebut, nilai subdebt yang akan diterbitkan akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam menyerap Bantuan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP).
Asal tahu saja, wacana mencairkan dana BLU untuk belanja subsidi selisih bunga (SSB) yang saat ini sedang digodok pemerintah untuk menjadi Peraturan Presiden. Skema SSB ini didorong seiring dengan habisnya dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2015.
Dana FLPP ini terserap sebesar Rp 5,1 triliun sampai akhir Juli 2015 untuk membiayai sekitar 58.000 unit rumah. Nah, sementara, dana BLU yang dapat digunakan untuk belanja SSB sampai akhir tahun diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.
"Itu (BLU) kan kewenangan pemerintah. Kami sedang mengkaji, menyiapkan. Tinggal bagaimana tunggu keputusan pemerintah. Insyallah tahun ini," imbuh Maryono.
Sebelumnya, BTN menerima pinjaman senilai 5 miliar remimbi atau setara Rp 11,4 triliun dari PT Bank ICBC Indonesia. Pinjaman berskema bilateral loan agreement ini akan digunakan untuk memenuhi pendanaan jangka panjang perseroan dalam melakukan aktivitas pembiayaan rumah.
Sekadar informasi, tahun ini, kebutuhan dana BTN sendiri mencapai Rp 40 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan itu, BTN akan mengandalkan dana pihak ketiga (DPK), di samping merilis surat utang atau obligasi dan kerja sama korporasi seperti dengan ICBC Indonesia.
"Kalau dengan lembaga lain, kami belum ada rencana. Namun, kami juga tengah melakukan kajian dengan Asian Development Bank dan World Bank," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News