Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) mengajukan beberapa usulan dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan kepada Komisi XI DPR mengenai penggunaan multiple license atawa izin berjenjang bagi praktik perbankan asing ketimbang pembatasan kepemilikan saham seperti yang ditargetkan turun menjadi 40%.
Direktur Keuangan PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk, Thilagavathy Nadason mengungkapkan, pihaknya perlu mengkaji lebih dalam mengenai usulan skema penambahan modal secara berjenjang untuk permodalan bank asing. Sebab, kata Thila, perseroan membutuhkan kepastian mengenai potensi bisnis setelah masuknya modal segar untuk BII.
"Terutama dalam masa perlambatan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kredit seperti ini. Bisnis tentu akan memerlukan modal dan kalau masukan modal, maka harus ada bisnis case-nya," ujar Thila, Senin (24/8) kemarin.
Thila menuturkan, jika kondisi bisnis perbankan tidak memiliki kejelasan di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi, tentu akan mengakibatkan dana yang menjadi modal perseroan menjadi mubazir. Sebab, kata Thila, dana untuk meningkatkan modal, sulit untuk didapat. Thila bilang, dana modal akan lebih mudah diperoleh perseroan dalam kondisi bisnis pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
"Susah sekali untuk meningkatkan permodalan dan kondisi seperti ini. Kalau kondisi bisnis lebih baik, tentu akan mudah untuk meningkatkan permodalan," kata Thila.
Lebih lanjut Thila menambahkan, kondisi permodalan bank dengan kode emiten BNII saat ini berada di level yang cukup baik. Rasio kecukupan modal atawa capital adequacy ratio (CAR) BII berada di level 15%. "Jadi belum ada kebutuhan untuk meningkatkan dana dalam waktu dekat ini," ucap Thila.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
