/2024/11/25/569283597.jpg "Dimulai Tahun Ini, BSI Siapkan Implementasi Pembiayaan KUR Perumahan")
Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) tengah menyiapkan implementasi pembiayaan untuk turut serta mendukung kredit program perumahan (KPP) yang direncanakan pemerintah. Hal ini dilakukan guna turut serta mendukung program pemerintah yang sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat khususnya UMKM.
“Saat ini kami sedang mempersiapkan perangkat pendukung implementasi pembiayaan kredit program perumahan tersebut,” ungkap Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo kepada Kontan, Rabu (17/9/2025).
Baca Juga: BSI Optimistis Salurkan Dana Penempatan Pemerintah Rp 10 Triliun ke Sektor Riil
Anggoro kemudian bilang bahwa sejak awal BSI telah mendukung program pemerintah salah satunya lewat pembiayaan KUR Syariah.
“Harapannya KUR ini menjadi entry gate untuk UMKM naik kelas. Yang semula mendapat subsidi pembiayaan usaha dari pemerintah, ke depannya bisa mendapat akses pembiayaan SME maupun komersial,” lanjutnya.
Dicatatnya hingga Mei 2025, BSI telah menyalurkan KUR Syariah untuk lebih dari 390 ribu pelaku UMKM. Jumlah ini merupakan total dari keseluruhan sejak merger BSI tahun 2021. Secara komposisi pembiayaan UMKM, BSI telah melampaui RPIM yang ditetapkan pemerintah sebesar 30% karena hingga Mei RPIM BSI mencapai 33,97%.
Baca Juga: Green Financing BSI Meningkat 14,50% per Juni 2025
Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan atau disebut Kredit Program Perumahan (KPP) akan mulai disalurkan pada paruh kedua 2025.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) juga mengaku optimis pihaknya bakal mendorong penyaluran secara optimal. Sehingga, anggaran Rp 130 triliun yang telah disiarkan diharapkan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Adapun rincialnnya, sebesar Rp 117 triliun dialokasikan untuk UMKM kontraktor (supply side) dengan batas maksimal pinjaman (plafon) sebesar Rp 20 miliar per kontraktor. Sementara itu, Rp 13 triliun diperuntukkan bagi demand side, yakni masyarakat yang ingin melakukan renovasi atau kegiatan lain di sektor perumahan. Rencananya, KUR Perumahan ini akan disalurkan melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
