CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.514.000   -1.000   -0,04%
  • USD/IDR 18.261   -8,00   -0,04%
  • IDX 5.248   -56,88   -1,07%
  • KOMPAS100 675   -8,70   -1,27%
  • LQ45 545   -4,24   -0,77%
  • ISSI 166   -3,05   -1,80%
  • IDX30 309   -2,58   -0,83%
  • IDXHIDIV20 419   -3,46   -0,82%
  • IDX80 78   -0,93   -1,18%
  • IDXV30 113   -1,93   -1,67%
  • IDXQ30 105   -0,57   -0,54%

Diterpa Gagal Bayar, OJK Pantau Ketat Penyelesaian Masalah iGrow, Akseleran & KoinP2P


Kamis, 19 November 2026 / 08:42 WIB
Diterpa Gagal Bayar, OJK Pantau Ketat Penyelesaian Masalah iGrow, Akseleran & KoinP2P
ILUSTRASI. OJK masih terus memantau secara ketat perkembangan penyelesaian masalah pada sejumlah fintech P2P seperti iGrow, Akseleran dan KoinP2P (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masalah gagal bayar yang menerpa sejumlah penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman daring (pindar), seperti PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), PT Igrow Resources Indonesia atau PT LinkAja Modalin Nusantara (iGrow), hingga PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P), masih belum terselesaikan sampai saat ini.

Terkait hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menerangkan, pihaknya terus memantau secara ketat perkembangan penyelesaian masalah pada sejumlah penyelenggara tersebut.

"OJK memantau secara ketat perkembangan penyelesaian permasalahan pada sejumlah penyelenggara, termasuk iGrow, Akseleran, dan KoinP2P, dengan mengedepankan pelindungan lender," katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: MSCI Kerek ESG Rating BNI Menjadi AA

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Agusman bilang, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesa (AFPI) telah membentuk Tim Pengelolaan Administratif dan Portofolio Pendanaan LPBBTI (TPAP). Tujuannya untuk mendukung kesinambungan pengelolaan administrasi, portofolio pendanaan, dan proses penagihan. 

"Proses penyelesaian tersebut diharapkan dapat berjalan optimal, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech lending tetap terjaga," ujar Agusman. 

Dalam perkembangannya, OJK sudah meminta Akseleran untuk mengoptimalkan seluruh upaya recovery aset secara transparan. Hal itu dilakukan dalam proses pemulihan dana lender.

"Hal itu dilakukan agar pengembalian dana kepada lender dapat dilakukan secara maksimal," ucap Agusman.

Agusman menambahkan, OJK terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap langkah penyelesaian pendanaan bermasalah di Akseleran.

Sebelumnya, OJK sempat mengatakan sudah ada indikasi pembayaran dana dari Akseleran kepada para lender. Hal itu tercermin dari nilai outstanding pendanaan Akseleran.

OJK juga sempat menyampaikan indikasi adanya dugaan fraud dalam penyaluran pembiayaan Akseleran. Terkait hal itu, Agusman mengatakan, pihaknya masih menindaklanjuti indikasi fraud Akseleran, termasuk melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Baca Juga: Intip Strategi Adira Finance Genjot Kinerja Pembiayaan pada 2027

Asal tahu saja, Akseleran kini masih dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh OJK. Adapun masalah gagal bayar Akseleran disebabkan 6 borrower belum bisa mengembalikan pinjaman yang kondisinya terjadi secara bersamaan pada Maret 2025.

Alhasil, Akseleran mencoba berbagai upaya penyelesaian, seperti menagih para borrower yang bermasalah dan menempuh jalur hukum untuk para borrower yang bermasalah. 

Sementara itu, OJK sempat menginformasikan bahwa KoinP2P telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada caretaker atau penanggung jawab sementara perusahaan.

Hal itu seiring kasus hukum yang menimpa petinggi penyelenggara tersebut sebagai tindak lanjut dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana.

Agusman menambahkan, OJK terus memantau secara ketat proses penyelesaian permasalahan KoinP2P melalui caretaker yang telah ditunjuk.

Dia bilang, fokus utamanya pada penyelesaian kewajiban kepada lender. Adapun caretaker wajib menjalankan fungsi pelayanan pengaduan konsumen, termasuk memberikan akses bagi lender untuk berkomunikasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Agusman juga sempat menerangkan kegiatan operasional KoinP2P tetap berjalan. Namun, dia bilang fintech lending tersebut tidak lagi melakukan penyaluran pembiayaan baru. Sebab, KoinP2P telah dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sejak 29 Mei 2026.

Baca Juga: OJK: Volatilitas Pasar Modal Pengaruhi Kinerja Investasi Dana Pensiun

OJK juga sempat meminta KoinP2P untuk melakukan langkah perbaikan, antara lain penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, penguatan tata kelola, dan kepatuhan. Selain itu, diminta mengedepankan penyelesaian pendanaan bermasalah dengan tetap memperhatikan pelindungan konsumen, serta penguatan ekuitas perusahaan. 

Mengenai iGrow, OJK menyampaikan penyelenggara tersebut tengah berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dan upaya penagihan kepada borrower. Adapun proses penyelesaian kewajiban kepada lender diminta untuk dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Agusman juga mengatakan iGrow saat ini tidak dapat melakukan penyaluran pembiayaan baru. Sebab, penyelenggara tersebut telah dikenakan sanksi PKU. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Analisis Untukmu

Berita ini artinya apa buat kamu?



TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×