Reporter: Uji Agung Santosa |
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memikirkan kembali keinginanya untuk menerbitkan global Medium Term Note (MTN) pada 2009.
Anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo mengatakan saat ini ada kecenderungan di pasar untuk menarik aset dari luar kembali ke negara asalnya sehingga penerbitan global MTN akan sangat mahal. "Apalagi Indonesia dianggap sebagai negara berisiko sehingga premi risknya akan tinggi sekali," kata Drajad di Jakarta, kemarin.
Ia menambahkan, pemerintah jangan ngebet untuk menerbitan obligasi global tersebut walau dibutuhkan untuk menutup defisit. Menurutnya, pemerintah terlebih dahulu mengotak-atik stimulus fiskal supaya defisit tidak membengkak.
"Dengan mengotak-atik stimulus fiskal penerbitan MTN tidak akan terlalu besar, sehingga defisit yang ada bisa ditutup dengan Sisa Lebih Anggaran (Silpa). Kalau bisa itu saja dulu," katanya.
Penambahan utang, menurut Drajad, memang tidak akan ditanggung oleh pemerintahan atau Menteri Keuangan (Menkeu) sekarang, namun pemerintahan selanjutnya. "Siapa yang bisa jamin negara di masa yang akan datang tidak akan mengalami kesulitan seperti ini dan butuh obligasi yang lebih besar lagi," imbuhnya.
Ia melanjutkan, pemerintah pada intinya harus menurunkan kebutuhan untuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan cara mengurangi defisit dengan mengubah desain stimulus fiskal. Untuk mengurangi defisit, pihaknya akan berkoordinasi dengan Depkeu termasuk panitia anggaran DPR RI untuk melihat anggaran lebih realistis lagi.
Sementara itu, Sekretaris Utama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan pemerintah akan hati-hati dalam pembiayaan defisit termasuk dengan menambah utang. "Lebih berhati-hati itu perlu, namun meminimalisir dampak krisis jauh lebih penting," ujar Syahrial di Jakarta kemarin.
Ia menambahkan, gejolak krisis perekonomian global memaksa pemerintah menambah alokasi utang baik dari sumber luar negeri maupun penerbitan obligasi surat berharga negara (SBN). Dengan dana tersebut pemerintah melakukan pendanaan program-program antisipasi dampak krisis seperti penciptaan lapangan kerja sekaligus menanggulangi kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia berharap kondisi krisis dan penambahan beban utang hanya terjadi pada tahun 2009 ini. "Tahun depan kondisi akan jauh lebih kondusif," hitungnya. Kondisi perekonomian nasional yang membaik dan stabil pada tahun depan diharapkan dapat mengkompensasi beban utang yang ditanggung pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
