Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk semakin gencar mewujudkan layanan perbankan berbasis digital. Salah satunya dengan menggenjot pertumbuhan bisnis pengelolaan kas alias cash management guna mendorong pertumbuhan pendapatan non bunga (fee based income).
Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati menyebut sepanjang 2018, Volume transaksi Cash Management BNI tumbuh 34% yoy menjadi Rp 2,864 triliun pada Desember 2018.
Sedangkan Jumlah transaksinya juga tumbuh 47,7% yaitu dari 78,4 juta transaksi menjadi 115,8 juta transaksi pada Desember 2018. Jumlah Nasabah Cash Management pun tumbuh 29,7% yaitu dari 37.134 Nasabah pada Desember 2017 menjadi 48.161 Nasabah pada Desember 2018.
Guna meningkatkan nilai transaksi, Bank pelat merah ini, menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda).
Kerja sama ini akan menerapkan Sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online merupakan suatu layanan yang berfungsi mengintegrasikan data keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan sistem BNI.
Pemda dapat menjalankan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di BNI serta menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) yang dikembangkan oleh BPKP.
Adi Sulistyowati, yang akrab disapa Susi, menuturkan, SP2D Online menawarkan solusi berupa cash management system (CMS). Dengan sistem ini data keuangan Pemda dapat diintegrasikan dengan data bank pengelola RKUD.
Layanan SP2D Online ini adalah bagian layanan BNI terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi layanan publik melalui elektronifikasi transaksi keuangan yang dapat memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya.
BNI siap mendukung Pemerintah Daerah dengan memberikan kemudahan layanan dan solusi transaksi non tunai (cashless) dengan jaringan dan channel BNI yang luas, sekaligus mendukung program pemerintah dalam reformasi birokrasi.
"SP2D Online sebagai bagian dari ekosistem BNI Smart City yang kami kembangkan, memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi publik melalui sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan, serta memudahkan dalam efisiensi waktu dalam pengelolaan dana termasuk penyaluran kepada pihak ketiga,” ujar Susi dalam keterangan tertulis, Senin (4/2).
“Cash Management BNI yang merupakan bagian dari SP2D mengalami pertumbuhan yang cukup baik,” tambahnya.
Lanjut Susi, terdapat manfaat dari system ini antara lain data keuangan terintegrasi dengan perbankan, data rekonsiliasi Bank menjadi real time, data BKU (Buku Kas Umum) Pemda tidak perlu diinput manual, efisiensi waktu pekerjaan, dan pencairan SP2D dapat dilakukan tepat waktu.
Dengan sistem ini juga memungkinkan berkurangnya risiko pengembalian berkas SP2D yang dikarenakan adanya kesalahan nomor rekening atau nama rekening.
Selain itu, dengan sistem SP2D online, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan layanan pada pihak ketiga (vendor Pemda) dan efisiensi waktu dengan tidak lagi melakukan pembayaran secara manual menggunakan cek dan bilyet giro sebagai sarana dalam pembayaran SP2D.
Tertatanya data memungkinkan informasi dan data keuangan Pemda menjadi lebih akurat dalam penyusunan laporan keuangan.
Bank dengan sandi saham BBNI ini, masih akan membuka kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya. Untuk mendukung SP2D Online, BNI juga menawarkan Integrated Cash Management, yang merupakan solusi terintegrasi dalam memberikan layanan terbaik dan memenuhi semua kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan.
Layanan itu antara lain berbentuk Solusi Pembayaran/ Belanja Daerah (BNI Direct dan Virtual Account Debit), Solusi Penerimaan (e-PBB, e-PDAM, e-PAD, e-Samsat, dan e-Retribusi), serta penyediaan uang elektronik (BNI Tapcash) bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan transaksi non tunai atau cashless society.
“Dengan berbagai kemudahan yang disiapkan BNI melalui layanan BNI Smart City tersebut sinergi BNI, BPKP, dan Pemerintah Daerah akan memberikan banyak manfaat bagi semua pihak dan masyarakat untuk bertransaksi dengan cara lebih cerdas, sekaligus mendukung program reformasi birokrasi yang sedang digalakkan,” pungkas Susi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
