Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Permasalahan industri fintech peer to peer (P2P) lending sepertinya makin runyam ketika sejumlah platform terpantau memiliki TWP90 di atas 5%. Artinya, kredit macet makin membengkak.
Mengenai hal itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat kredit macet industri fintech lending bisa saja makin membengkak ke depannya jika tak segera dilakukan pembenahan, terutama dari sisi credit scoring-nya.
Nailul menambahkan sebenarnya ia sudah pernah mengingatkan permasalahan tersebut di akhir tahun lalu. Dia pada saat itu mengkhawatirkan kualitas kredit borrower usia muda.
Baca Juga: Begini Kata Pengamat Soal Kredit Macet Sejumlah Fintech Lending di Atas 5%
Jadi, kata dia, data sepanjang 2022 sudah ada tren peningkatan gagal bayar untuk borrower usia muda dengan rata-rata pinjaman macet mencapai Rp 2,5 juta. Hal itu sangat terkait dengan pendapatan pemuda di Indonesia yang rata-rata hanya Rp 2 juta per bulan. Oleh karena itu, Nailul berpendapat bisa jadi lebih besar utang dibandingkan pendapatan mereka dan hal itu yang berbahaya.
"Saya sudah menyampaikan bisa menjadi boom kredit macet ketika sistem scoring dan administrasinya dibiarkan seperti saat ini," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (3/1).
Nailul menyampaikan peningkatan kredit macet sejumlah fintech lending juga tak terlepas dari kelonggaran dan kemudahan administrasi.
"Saya melihat kelonggaran dan kemudahan administrasi dalam penyaluran fintech P2P lending sudah menjadi boomerang dalam penyaluran kredit. Di satu sisi, bagus untuk mempercepat inklusi keuangan, tetapi harus diiringi juga dengan scoring yang lebih valid," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Rabu (3/1).
Nailul mengatakan tanpa sistem scoring yang valid, ancaman tingginya kredit macet fintech P2P lending kemungkinan masih akan membayangi ke depannya. Terlebih, untuk bisnis yang targetnya UMKM pertanian.
Dia menyampaikan selama ini perbankan ragu untuk menggenjot sektor pertanian karena risikonya cukup tinggi. Namun, kata Nailul, beberapa fintech P2P lending malah menargetkan sektor tersebut.
"Sudah ada platform fintech yang mengincar sektor pertanian, kemudian fintech tersebut malah tutup. Jadi, saya merasa tinggal menunggu waktu saja bagi yang lain jika tidak dibenahi sistemnya," katanya.
Oleh karena itu, Nailul mendorong agar fintech lending memiliki sistem scoring dan sistem berbasis komunitas yang kuat sehingga bisa menjadi kontrol peminjam. Dia bilang risiko yang tinggi harus diminimalisir sehingga lender juga tidak kehilangan uangnya.
"Penggunaan data lainnya, seperti keikutsertaan dalam komunitas atau data historis perbankan dirasa bisa menjadi data pembanding yang bisa digunakan," ujarnya.
Baca Juga: Badai Kredit Macet Menerpa Industri Fintech P2P Lending
Nailul Huda juga tak memungkiri aturan baru dari OJK yang berlaku mulai tahun ini kemungkinan bisa menjadi obat dari permasalahan yang menerpa industri fintech peer to peer lending.
"Seharusnya bisa menjadi obat, tetapi kuncinya harus memperbaiki sistem credit scoring-nya juga," katanya.
Berdasarkan pantauan Kontan.co.id, sejumlah fintech lending memiliki TWP90 di atas 5%, di antaranya Danamas sebesar 9,91%, Investree sebesar 12,58%, Maucash sebesar 5,73%, TaniFund kredit macetnya mencapai 63,93% atau TKB90 hanya 36,07%, hingga iGrow memiliki TKB90 sebesar 53,44% atau kredit macetnya 45,56%.
Seperti diketahui, berdasarkan data terakhir OJK, tingkat kredit macet fintech peer to peer lending mengalami kenaikan. Adapun TWP90 mencapai 2,89% pada Oktober 2023, sedangkan pada September 2023 mencapai 2,82%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
