Ini Kata Fintech GandengTangan Terkait Pulau Jawa Dominasi Aduan Pinjol Ilegal

Jumat, 18 Juli 2025 / 21:31 WIB

ILUSTRASI. Sepanjang 2024, total pendanaan yang berhasil disalurkan GandengTangan mencapai Rp 275 miliar, angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 58% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp 174 miliar pada 2023.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 2.523 pengaduan pinjaman online (pinjol) ilegal per April 2025. Secara rinci, Pulau Jawa mendominasi dengan 1.689 aduan atau porsinya 66,94% terhadap total aduan.

Chief Operating Officer Fintech Peer to Peer (P2P) Lending GandengTangan Darul Syahdanul menyebut faktor utama aduan pinjol ilegal terbesar berasal dari Pulau Jawa tak terlepas dari penggunaan dan literasi masyarakat terhadap fintech lending legal yang terbilang tinggi juga di wilayah tersebut.

Darul menjelaskan penggunaan fintech lending yang memang masih didominasi Pulau Jawa sejauh ini mencerminkan literasi masyarakat di Pulau Jawa jauh lebih baik, jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kondisi tersebut juga mencerminkan kemampuan adopsi masyarakat di Pulau Jawa terhadap fintech lending juga jauh lebih cepat.

"Alhasil, pinjol ilegal kemungkinan melihat data itu juga, sehingga mereka menjalankan strategi marketing untuk menyasar Pulau Jawa," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (17/7).

Lebih lanjut, Darul mengatakan keberadaan pinjol ilegal dapat berdampak negatif bagi industri fintech lending yang berizin OJK. Dia menyebut keberadaan pinjol ilegal secara langsung dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap industri fintech lending atau pinjaman daring.

Hal itu dikarenakan pinjol ilegal menerapkan praktik bisnis hingga penagihan yang tak sesuai dengan ketentuan.

"Pinjol ilegal menjalankan operasional dan proses-proses bisnis yang tidak sesuai seperti yang disepakati dalam asosiasi dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penagihan dan marketing yang dilakukan juga tidak sesuai dengan code of conduct di industri," ucap Darul.