Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Angin segar kembali berhembus di sektor properti. Pasalnya pemerintah bakal kembali memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun atau apartemen hingga akhir 2026.
Untuk diketahui, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2025, insentif PPN DTP seharusnya berakhir pada 31 Desember 2025.
Hal ini pun diperkirakan akan berdampak pada pertumbuhan bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan kedepannya.
Adapun berdasarkan data Bank Indonesia (BI) penyaluran KPR tumbuh stagnan di Agustus 2025 sebesar 7,1% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 824,1 triliun, setelah pada bulan-bulan sebelumnya catatkan kelesuan.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyambut positif keputusan pemerintah memperpanjang insentif PPN DTP di sektor perumahan. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan fokus pembiayaan BTN yang mayoritas portofolionya berada di sektor properti.
Baca Juga: Perpanjangan Insentif PPN DTP 100% Dorong Daya Beli Properti yang Lesu pada 2025
Ramon Armando, Corporate Secretary BTN menyebutkan, dampak konkret insentif tersebut terhadap pertumbuhan kredit perseroan pada 2026 masih dalam proses kalkulasi. Namun secara umum, kebijakan itu diyakini mampu mendorong penyaluran kredit, terutama dari sisi permintaan.
“Untuk tahun 2025, BTN masih memproyeksikan pertumbuhan kredit di kisaran 7%–9% sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sedangkan proyeksi pertumbuhan KPR di sekitar 8%–9%,” jelas Ramon kepada kontan.co.id, Selasa (30/9/2025).
Pada semester I-2025, BTN mencatatkan penyaluran kredit perumahan sebesar Rp 317,77 triliun, naik 6,2% yoy, sementara kredit non-perumahan tumbuh 10,5% menjadi Rp 58,34 triliun.
Di sektor perumahan, KPR subsidi naik 6,5% menjadi Rp 182,17 triliun, sedangkan KPR non-subsidi secara keseluruhan bertumbuh 8,8% menjadi Rp 110,72 triliun.
BTN menegaskan tetap mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan rumah layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui program KPR Subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dengan bunga KPR subsidi yang dipatok 5% dan kuota nasional yang ditingkatkan menjadi 350.000 unit di mana BTN mendapat alokasi sekitar 220.000 unit, permintaan KPR subsidi terus menunjukkan tren kenaikan.
Baca Juga: Insentif Bebas PPN Pembelian Rumah Resmi Diperpanjang hingga Akhir 2026
Sementara di segmen non-subsidi, BTN tetap konsisten menyalurkan kredit untuk masyarakat menengah hingga atas. Perseroan mencatat pipeline KPR non-subsidi mencapai Rp30 triliun, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan KPR BTN yang berada pada kisaran 8–9% hingga akhir tahun.
Untuk mendorong penyaluran KPR non-subsidi, BTN menghadirkan bunga promo sebesar 2,65% fixed selama tiga tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan minat konsumen, khususnya di segmen non-MBR.
Selain itu, BTN terus memperkuat strategi melalui keberadaan Sales Center yang kini berjumlah sembilan unit di berbagai daerah. Perseroan juga bermitra dengan sejumlah pengembang besar seperti Ciputra, Sinarmas Land, dan Agung Podomoro Group guna memperluas penetrasi pasar dan menarik minat pembeli rumah di segmen menengah ke atas.
Pimpinan Divisi Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau Bank Sumsel Babel Teddy Kurniawan juga mengakui, insentif PPN DTP cukup berpengaruh pada pertumbuhan penyaluran KPR perseroan.
"Ya cukup berpengaruh karena dapat mengurangi harga pembelian. Target sampai dengan saat ini masih on track," kata Teddy.
Baca Juga: BTN Usul Suku Bunga KPR FLPP Naik Jadi 6%-7% dengan Tenor Lebih Panjang
Per September 2025 Bank BSB menyalurkan pembiayaan kredit perumahan sebesar Rp43 miliar untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran KPR FLPP.
Teddy menilai, penyaluran KPR FLPP tidak terlalu terdampak terhadap daya beli yang menurun, hal ini tercermin dari realisasi pencairan FLPP yang sudah mencapai 78% dari target.
Dalam menggenjot penyaluran KPR, pihaknya akan fokus kepada KPR Subsidi yang memiliki suku bunga rendah dan dengan pemanfaatan insentif PPN DTP.
Moch Amin Nurdin, Advisor Banking & Finance Development Centre (BFDC) mengatakan, PPN DTP sepanjang tahun 2024 dan khususnya 2025 tidak terlalu signifikan untuk meningkatkan KPR, karena pertimbangan kondisi ekonomi, belum sepenuhnya pulih, daya beli masyarakat lemah, tingkat suku bunga KPR yang masih tinggi dan pilihan masyarakat untuk sewa rumah dibandingkan beli melalui KPR dan berbagai pertimbangan lain.
"Sehingga menurut saya sampai akhir tahun 2025, KPR belum akan naik signifikan, meskipun sudah ada kucuran likuditas Rp 200 triliun dari Kementerian Keuangan ke bank-bank Himbara juga belum akan menaikkan kredit KPR sampai dengan Desember 2025," kata Amin.
Dalam menggenjot penyaluran KPR, Amin menyarankan agar Bank bisa melakukan bundling dan variasi bunga berjenjang untuk periode-periode tertentu, dan berusaha menekan biaya proses bisnis (produksi) sehingga bisa menekan bunga KPR, serta memberikan subsidi untuk biaya-biaya yang mengikuti proses KPR, seperti pajak, BPHTB, notaris, dan lain-lain, sehingga masyarakat lebih berminat.
"Kemudian kerjasama dengan vendor-vendor/developer yang bonafid, sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk membeli rumah dengan program KPR," imbuhnya.
Baca Juga: Genjot Penjualan, Pebisnis Properti Berharap pada Insentif dan Bunga Landai
Selanjutnya: Transaksi Kopra by Mandiri Meningkat 22%, Tembus Rp 12,17 Triliun
Menarik Dibaca: Pendaftaran Rekrutmen KAI Properti Hingga 3 Oktober, Ini Formasi yang Dibuka
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
