kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Januari 2018, BI akan terbitkan aturan RIMP


Kamis, 14 Desember 2017 / 20:53 WIB
Januari 2018, BI akan terbitkan aturan RIMP


Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Dessy Rosalina

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memastikan akan mengeluarkan aturan mengenai rasio intermediasi makro prudensial (RIMP) pada Januari 2018. Aturan ini nantinya akan mengatur mengenai penghitungan likuiditas perbankan.

Filianingsih, Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI bilang rasio intermediasi makro prudensial ini merupakan penyempurnaan aturan likuiditas yang pernah dikeluarkan BI.

"Pertama kali dikeluarkan penghitungan likuiditas perbankan menggunakan loan to deposit ratio (LDR) atau memperhatikan kredit dan DPK masing-masing sebagai pembilang dan penyebut," kata Fili dalam acara konferensi pers, Kamis (14/12).

Kemudian, pada 2016 BI menyempurnakan aturan likuiditas dengan mengubah penghitungan menjadi LFR dan memasukkan komponen surat berharga yang dikeluarkan diterbitkan sebagai komponen pendanaan.

Pada tahun depan, BI kembali akan menyempurnakan perhitungan likuiditas dengan memasukkan surat berharga korporasi yang dibeli masuk dalam penghitungan pembiayaan.

Penghitungan likuiditas terakhir ini oleh BI dinamakan rasio intermediasi makro prudensial. Dengan aturan financing to funding ratio (FFR) atau RIMP ini bisa membuat penerbitan surat berharga oleh korporasi semakin besar sehingga hal ini bisa meningkatkan pendalaman pasar keuangan.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×