Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perubahan jajaran direksi dan komisaris bank-bank milik negara atau Himbara berpeluang terjadi. Sebab, agenda tersebut sudah tercantum menjadi salah satu agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) masing-masing bank yang dijadwalkan pada awal Maret ini.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) telah mengawali padatnya agenda RUPST himbara pada akhir pekan kemarin.
Di mana, pada RUPST tersebut, pemegang saham memutuskan mengganti komisaris independen Hendrikus Ivo dengan Haryo Baskoro Wicaksono yang sebelumnya menjabat sebagai komisaris PT Transportasi Gas Indonesia.
”Haryo Bagus Wicaksono baru bisa melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (1/3).
Baca Juga: Groundbreaking Bank Kaltimtara di IKN, Jokowi Dorong Kerja Sama Himbara dengan BPD
Di sisi lain, pemegang saham memutuskan untuk mengangkat kembali tiga direksi yang sudah habis masa jabatan pada periode pertamanya. Mereka adalah Wakil Direktur Utama Catur Budi Harto, Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan Agus Noorsanto, dan Direktur Manajemen Risiko Agus Sudiarto.
Selanjutnya, ada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang bakal melaksanakan RUPST pada Senin (4/3). Bank tersebut juga memiliki agenda perubahan pengurus perseroan dalam hal ini direksi maupun komisaris.
Meski demikian, jika dilihat dari masa jabatannya, belum ada direksi yang akan habis jabatannya pada tahun ini. Di mana, direksi paling lama yang dimiliki BNI diangkat pada tahun 2020.
”Jabatan komisaris ada yang jatuh tempo,” ujar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar kepada KONTAN, Minggu (3/3).
Lebih lanjut, Royke mengungkapkan pihaknya belum mengetahui siapa-siapa saja yang bakal diganti pada RUPST di awal pekan ini. Menurutnya, keputusan tersebut masih berada di tangan pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN.
”Saya belum bisa info, itu yang atur pemegang saham,” tambahnya.
Baca Juga: BNI Targetkan Penjualan SR020 Sebanyak Rp 1 Triliun
Dua hari berselang, giliran PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) yang bakal melaksanakan RUPST dengan agenda sama. Menariknya, bank yang fokus pada pembiayaan properti ini memiliki beberapa direksi yang bakal habis masa jabatannya.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyebutkan ada empat direksi yang masa jabatannya berakhir. Di antaranya adalah Direktur Distribution & Funding BTN Jasmin, Direktur Konsumer BTN Hirwandi Gafar, Direktur Risk & Management Setiyo Wibowo dan Direktur Assets Management Elisabeth Novie Riswanti.
Tak hanya itu, Nixon juga menyebut saat ini ada posisi kosong untuk jabatan komisaris independen. Mengingat, pada Agustus 2023, Komisaris Independen BTN Ahdi Jumhari Luddin meninggal dunia.
”Kalau direksi ini mau diangkat kembali atau tidak ya itu urusan pemegang saham, sekarang mereka-mereka ini tinggal berdoa saja,” ujar Nixon saat ditemui di sela-sela perayaan ulang tahun BTN ke-74, Minggu (3/3).
Baca Juga: BTN Buka Peluang Ekspansi ke Timor Leste
Berdasarkan rumor yang beredar, potensi perubahan direksi bisa terjadi untuk posisi Direktur Assets Management. Sumber KONTAN membisikkan Novie berencana untuk pensiun dari jabatannya.
”Kayaknya dia (Novie) yang mau diganti ya. Kan memang dia kelihatannya tidak mengejar jabatan,” ujar sumber KONTAN.
Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) bakal menutup rangkaian RUPST himbara pada Kamis (7/3). Dalam RUPST tersebut, jelas bakal ada direksi baru yang akan terpilih masuk ke dalam jajaran manajemen.
Hal tersebut mengingat saat ini bank berlogo pita emas ini memiliki posisi kosong untuk jabatan Direktur Manajemen Risiko. Ini menyusul keputusan kementerian BUMN yang memberi penugasan baru pada Ahmad Siddik Badruddin untuk menjadi Direktur Manajemen PT Pertamina pada akhir Januari silam.
Selain itu, ada Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Riduan yang juga bakal habis masa jabatannya. Namun, Riduan berpeluang untuk diangkat kembali menjadi direksi mengingat dirinya masih menjabat posisi itu dalam satu periode.
KONTAN telah menghubungi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebagai salah satu yang berwenang dalam melakukan perubahan manajemen himbara. Sayangnya, Kartika tak membalas pesan sampai berita ini diturunkan.
Baca Juga: Bank Sat-set Menggenjot Kredit Konsumer
Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menilai, pergantian direksi dan komisaris himbara tidak akan dilakukan secara sembrono. Mengingat, OJK pun mengatur ketat syarat seseorang bisa menjadi direksi maupun komisaris.
Ia mencontohkan Haryo Baskoro yang baru saja diangkat menjadi komisaris independen BRI pada akhir pekan kemarin. Di mana, ia melihat Haryo memiliki latar belakang perbankan yang mumpuni meskipun masih muda.
”Itu menjadi cerminan di himbara lainnya nanti kalau ada perubahan pasti bakal diisi oleh orang yang berkompeten di bidangnya,” ujarnya.
Agak sedikit berbeda, pengamat ekonomi Budi Frensidy menyebutkan tak menutup kemungkinan bahwa bakal ada semacam pembagian jatah kursi dalam perubahan jajaran manajemen tersebut. Terlebih, untuk relawan maupun tim sukses dari pasangan calon presiden yang saat ini sedang unggul dalam penghitungan suara.
Memang, ia menyadari bahwa semestinya pembagian jatah kursi tersebut dilakukan setelah pelantikan dilakukan. Ia hanya berharap porsi orang-orang yang berkompeten lebih banyak di jajaran direksi maupun komisaris himbara.
”Kali ini memang agak anomali dan hampir pasti pembagian jatah kursi dilakukan untuk posisi komisaris,” ujar Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
