Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Tendi Mahadi
Dirinya mencontohkan pembuatan kartu kredit atau KPR yang membutuhkan referensi keluarga atau kerabat dari nasabah, itu pun akan dicatat sesuai mekanisme yang ada.
“Kalau fintech kan ini langsung sedot aja, begitu peminjam download dia langsung salin kontak pribadi. Dengan adanya aturan ini pasti mereka akan kena jerat,” sambungnya.
Baca Juga: Transaksi terus tumbuh, dompet digital mulai kurangi promo
Aturan ini akan mengikat baik fintech legal maupun ilegal, selama kepemilikan data dilakukan dengan cara menyalin data kontak pribadi peminjam akan kena jerat. Oleh karena itu, beleid ini akan memaksa perusahaan-perusahaan fintech yang sudah memiliki data dengan cara yang salah untuk segera dihapus.
“Apabila data-data yang sudah dimiliki tetapi cara pemilikannya itu tidak punya legal basis itu harus dihapus. Yang sekarang sudah ada itu dulu ngumpulinnya bagaimana? Kalau caranya salah ya harus dihapus, kalau masih gunakan kita jerat,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
