Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Tantangan bank dalam menjaga kualitas kredit pada segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit pada Maret 2024 lalu cukup berat.
Hal ini juga yang mendasari pemerintah kembali melakukan perpanjangan restrukturisasi kredit UMKM terdampak Covid-19 dan segera menerbitkan aturannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penetapan kebijakan restrukturisasi akan diberlakukan bagi debitur KUR yang melakukan akad kredit 2023. Adapun Permenko terkait restrukturisasi KUR tengah dipersiapkan.
Dalam catatan Kontan, restrukturisasi kredit per 31 Maret 2024 tersisa sebanyak Rp228,03 triliun. Jumlah ini memang telah menurun jika dibandingkan dengan posisi pada akhir 2023 yang sebesar Rp265,78 triliun.
Sejalan dengan itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, per Juni 2024, NPL gross UMKM mencapai level 4,04%, mendekati ambang batas 5%. Kenaikan tersebut seiring dengan berakhirnya restrukturisasi kredit pada Maret lalu.
Data Bank Indonesia menunjukkan rasio non performing loan (NPL) perbankan untuk segmen kredit mikro berada di level 2,95% per Maret 2024. Kemudian NPL kredit usaha kecil berada di level 4,65%. Angka ini naik masing-masing ke posisi 3,24% dan 4,92% per Mei 2024.
Baca Juga: Realisasi KUR Sudah Mencapai Rp 166,19 Triliun, Paling Banyak Terserap di Jawa
Bankir menyebut kenaikan rasio NPL tersebut berasal dari kredit para debitur pada tahun pandemi sebelumnya yang masih tersisa.
"Saya kira memang berakhirnya kebijakan relaksasi covid 19 akan berdampak pada bank khususnya pada segmen yang belum pulih karena setelah berakhirnya pandemi, juga terdampak oleh dinamika perekonomian yang terjadi pasca pandemi," ungkap Direktur Utama BPD Jawab Barat dan Banten Tbk (BJB) Yuddy Renaldi kepada Kontan.
BJB sendiri mencatat rasio NPL segmen KUR per Juni 2024 sebesar 3,1%, naik secara year to date (Ytd) dari tahun lalu yang sebesar 2,4% per Desember 2023. Adapun penyaluran KUR BJB mencapai Rp 979 miliar per Juni 2024, atau setara dengan 37,7% dari total kuota KUR BJB pada tahun 2024 yang sebesar Rp 2,6 triliun.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 lalu rasio NPL KUR BJB berada di level 2,4%, dengan penyaluran KUR mencapai Rp 2,13 Triliun, atau sekitar 96,8% dari total kuota KUR yang sebesar Rp 2,2 triliun.
Senada, itu General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI, Sunarna Eka Nugraha mengatakan, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pasca pandemi, kondisi pasar saat ini cukup menyulitkan bagi para debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kreditnya.
"Kondisi NPL KUR BNI posisi Des 2023 mencapai 2,03% dan sampai dengan saat ini tingkat NPL KUR BNI cukup challenging. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pasca pandemi dengan kondisi pasar saat ini termasuk dengan dampak dari kondisi market global dan geopolitik, cukup berdampak kepada beberapa UMKM yang berdampak pada kualitas kreditnya," ungkapnya kepada Kontan.
Lebih lanjut Sunarna menyebut BNI menyambut baik dengan adanya kebijakan yang diambil pemerintah dalam memberikan dukungan bagi UMKM untuk tetap survive termasuk kemudahan dalam mengembalikan pinjamannya, melalui skim-skim penyelamatan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai analisa kelayakannya.Baca Juga: Aturan Restrukturisasi KUR Segera Terbit
"Selain itu, besar harapan BNI ke depannya ada program-program pemerintah yang mendorong penguatan daya beli masyarakat dan peningkatan konsumsi rumah tangga untuk mendorong peningkatan usaha dari UMKM yang saat ini cenderung mengalami penurunan," tambahnya.
Jika melihat laporan keuangan BNI, per Juni 2024 tercatat restrukturisasi kredit sebesar Rp 38,9 triliun, dimana segmen kredit usaha kecil memiliki porsi 13,4% atau setara dengan Rp 5,21 triliun, dan segmen usaha menengah sebesar 17,3% atau sekitar Rp 6,73 triliun dari total restruck.
Sejalan dengan itu jumlah kredit macet BNI tercatat Rp 14,2 triliun per Juni 2024, dalam rinciannya segmen usaha kecil memiliki porsi 23,5% atau sekitar Rp 3,34 triliun yang jatuh jadi kredit macet. Jumlah tersebut naik untuk kredit usaha kecil dari yang sebelumnya 20,5% pada tahun 2023 lalu.
Adapun segmen usaha menengah memiliki kredit macet sebesar 33,6% atau sekitar Rp 4,77 triliun dari total kredit macet.
Di sisi lain, sebagai penyaluran kredit KUR terbesar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk belum banyak berkomentar, namun sebelumnya Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan pihaknya mendukung kebijakan perpanjangan restrukturisasi tersebut, dan BRI akan patuh melaksanakannya jika aturan kebijakan telah diterbitkan oleh pemerintah dan OJK.
"Kedepan, BRI juga berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ditengah kondisi makro ekonomi yang menantang," ungkap Supari belum lama ini.
Adapun jika melihat laporan presentasi keuangan BRI pada Juni 2024, segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp 1.095,64 triliun. Adapun porsi KUR tercatat sebesar 52,2% dari porsi UMKM.
Secara total, rasio NPL BRI berada di kisaran 3,05% per Juni 2024, sementara posisi NPL kredit mikro berada di kisaran 2,9% per Juni 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
