Penyaluran BSU Berpotensi Dongkrak Dana Pihak Ketiga BRI

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melihat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) berpotensi mendorong pembukaan rekening baru, khususnya bagi pekerja penerima bantuan yang belum memiliki rekening BRI.

Direktur Network dan Retail Funding BRI, Aquarius Rudianto mengatakan, perseroan berkomitmen mendukung kelancaran penyaluran BSU melalui kesiapan kapasitas sistem, jaringan, dan layanan di seluruh unit kerja.

Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bagian dari kontribusi BRI dalam menyukseskan program pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan pekerja.

"Kesiapan BRI ditopang oleh jaringan layanan yang luas. Hingga akhir triwulan III 2026, BRI memiliki lebih dari 7.400 jaringan kantor dan 1 juta BRILink Agen yang menjangkau lebih dari 60.000 desa, serta layanan digital BRImo yang telah digunakan oleh 26 juta pengguna aktif bulanan," ujar Aquarius kepada Kontan.co.id, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Laba BRI Melonjak 16,8% Jadi Rp 48,16 Triliun, Ini Prospek Saham BBRI

Ia menambahkan, kombinasi jaringan fisik dan digital tersebut menjadi modal bagi BRI untuk melayani penerima bantuan di berbagai wilayah.

Selain mendukung penyaluran bantuan, BRI juga melihat rekening penerima BSU berpotensi menjadi sarana transaksi sehari-hari.

Dengan demikian, program tersebut diharapkan turut mendorong pertumbuhan nasabah aktif dan dana pihak ketiga (DPK) secara berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, BRI akan mengedepankan edukasi keuangan, kemudahan transaksi melalui BRImo, serta layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan.

Hingga September 2026, BRImo mencatatkan 49,7 juta pengguna, dengan 26 juta di antaranya merupakan pengguna aktif bulanan. Jumlah pengguna aktif bulanan tersebut tumbuh 13% secara tahunan.

Pada periode yang sama, volume transaksi BRImo mencapai Rp 6.439 triliun atau meningkat 27,6% secara tahunan.

Baca Juga: Kredit BRI Tembus Rp 1.645 Triliun, 75,1% Mengalir ke Segmen UMKM

Sebagai informasi, pemerintah kembali menyiapkan BSU sebesar Rp 900.000 bagi pekerja. Bantuan tersebut diberikan satu kali untuk periode tiga bulan, dengan besaran Rp 300.000 per bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa program BSU menyasar sekitar 13,3 juta pekerja. Kebutuhan anggarannya diperkirakan hampir mencapai Rp 12 triliun.

Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, penerima BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan. 

Di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, serta menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan.

Selain itu, penerima BSU bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.

Baca Juga: Prabowo Minta Rekening Bank Diperluas, BRI dan BSI Siap Jalankan Arahan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News