/2012/09/04/1790707477.jpg "Kredit Tambang Masih Tinggi, OJK Bersiap Kembangkan Panduan Transisi")
Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengembangkan panduan pembiayaan transisi (transition finance) untuk memastikan proses dekarbonisasi berjalan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.
Langkah ini diambil di tengah dinamika kredit sektor pertambangan yang, meski mulai menunjukkan perlambatan, levelnya masih relatif tinggi.
Data Bank Indonesia mencatat, per Januari 2026 kredit modal kerja sektor pertambangan terkontraksi 8,8% secara tahunan menjadi Rp 158 triliun. Sementara itu, kredit investasi di sektor tersebut masih tumbuh 25,9% secara tahunan, meski melambat dibandingkan 27,8% pada Desember 2025.
Baca Juga: OJK: Insentif PPN DTP 100% Berdampak Positif bagi Asuransi Properti
Untuk mewujudkan implementasi komitmen hijau di sektor keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai transisi menjadi kunci alih-alih penghentian serta-merta.
“Dibandingkan penghentian pembiayaan secara langsung, pendekatan ini mendorong bank tetap menyalurkan kredit ke sektor tinggi karbon, dengan syarat adanya rencana dekarbonisasi yang kredibel dan terukur,” ujar Dian dalam jawaban tertulis, dikutip Selasa (24/3/2026).
Dian menekankan, transisi pembiayaan dari sektor tinggi karbon perlu dilakukan secara bertahap dan terukur. Pasalnya, sektor-sektor tersebut masih memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional.
“Transisi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan secara hati-hati dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, OJK mendorong perbankan untuk mulai mengintegrasikan risiko iklim dalam manajemen risiko melalui implementasi Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS). Dalam kerangka ini, portofolio dengan intensitas karbon tinggi memiliki bobot risiko lebih besar.
Hal tersebut secara alami akan mendorong bank untuk menyesuaikan komposisi pembiayaan, termasuk mengurangi eksposur ke sektor beremisi tinggi secara bertahap.
Di sisi lain, OJK juga telah memperkuat landasan pembiayaan hijau melalui penerbitan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Versi terbaru yang dirilis pada Februari 2025 memperluas cakupan sektor, tidak hanya energi tetapi juga konstruksi dan real estate, transportasi, serta sebagian sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Taksonomi ini menjadi acuan bagi perbankan dalam mengklasifikasikan aktivitas ekonomi berkelanjutan sekaligus meminimalkan potensi praktik green washing.
Baca Juga: OJK Batasi Tenaga Kerja Asing di Perbankan, Begini Respons Amar Bank
Pun, OJK menyebut komitmen perbankan terhadap pembiayaan hijau terus meningkat dan diproyeksikan berlanjut, seiring target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
