kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

LPDB-KUMKM targetkan dapat salurkan dana bergulir sebesar Rp 1,85 triliun tahun ini


Rabu, 01 Januari 2020 / 19:45 WIB
LPDB-KUMKM targetkan dapat salurkan dana bergulir sebesar Rp 1,85 triliun tahun ini
ILUSTRASI. Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma'ruf Amin (kiri), Direktur Sales Telkomsel Ririn Widaryani (kanan), Senior Vice President Corporate Secretary Telkomsel Muharam Perbawamukti (kedua kanan), Presdir Simac Gus Nur Rahman (tengah) dan Direktur Uta


Reporter: Ahmad Ghifari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) targetkan di tahun 2020 dapat menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 1,85 triliun.

Target tersebut tumbuh sekitar 8,8% dari pencapaian dana bergulir di tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1,72 triliun.

Baca Juga: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 127,3 triliun tahun 2019 ini

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo mangatakan, target tersebut sudah di tetapkan dengan dewan pengawas. LPDB juga terus mendorong agar target tersebut dapat tersalurkan kepada para pelaku UKM.

"Tentunya kita mendorong UKM untuk naik kelas seperti yang diarahkan oleh pemerintah. Strategi dari LPDB ini di atas dari program kredit yang ada seperti UMI, KUR. Jadi penyaluran kita di atas Rp 500 juta. Banyak UKM dan koperasi yang baru berdiri, mengajukan LPDB namun tidak memiliki pengalaman. Mereka harus memiliki pengalaman dua tahun, dari tahun ke tahun menunjukan kinerja yang baik, itu yang akan kita lakukan kepada UKM naik kelas,"kata Braman Setyo kepada Kontan.co.id

LPDB pada tahun 2020 melakukan transformasi digital seperti pengajuan proposal pinjaman maupun pembiayaan untuk tahun 2020 dapat dilakukan melalui online.

Dan juga untuk pengajuan proposal bisa dilakukan melaui jasa pengiriman seperti POS/kurir maupun datang langsung ke LPDB KUMKM.

Baca Juga: Selain pembiayaan, Kemenkop akan bantu warung naik kelas lewat aplikasi

Semua urusan keuangan LPDB baik internal maupun eksternal menggunakan basis teknologi. Tentunya ini akan efisien tanpa mengeluarkan banyak biaya dari calon mitra."mudah-mudahan di Januari 2020 sudah dapat berjalan program ini," jelasnya.

Sementara itu arahan dan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UKM tahun 2020 yaitu dengan integrasi UMKM dalam global value chains, yaitu mendorong UKM potensial dapat melakukan ekspor, tahun 2019 sebesar 14,37% diharapkan tahun 2020 menjadi 18,12%.

Scalling up UMKM/UMKM naik kelas ditargetkan di tahun 2020 sebanyak 242 unit. selain itu juga melahirkan wirausaha baru dengan rasio nasional 3,47% di tahun 2019, menjadi 3,55 di tahun 2020.

Baca Juga: Kemenkop dan UKM minta ada pemetaan kebutuhan cangkul

"Modernisasi koperasi tahun 2020 diharapkan terwujud koperasi modern sebanyak 25 unit,"kata Braman.

Tentunya ini semua program dan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UKM, tentunya tidak dapat dilakukan sendiri dan harus dilakukan dengan kolaborasi semua institusi baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Selain itu, pada 2020 beberapa channel distribusi penyaluran atau pinjaman juga akan digunakan, antara lain dengan memanfaatkan lembaga fintech, BLUD, perusahaan penjamin, dang kerja sama dengan jaringan offtaker atau avalis yang telah ada.

Baca Juga: Kemenkop UKM gandeng Tanihub dan Akulaku kembangkan pasar global bagi UMKM

Sementara itu dana bergulir tahun 2019 didominasikan di pulau jawa. Adapun kontribusinya di Pulau Jawa sebesar 56% dari total dana bergulir. Sedangkan 44% mengalir di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

"Pengajuan yang ada di luar provinsi Jawa, bahwa kita sudah lakukan kerja sama dengan dinas koperasi yang ada diseluruh Indonesia. Diharapkan kerja sama itu untuk mengkaver apabila ada kesulitan pada calon mitra di masing-masing daerah, sehingga bisa memanfaatkan dinas koperasi tersebut untuk melakukan edukasi atau pembinaan,"jelas Braman.

LPDB juga memiliki Satgas, yang memiliki tugas yaitu bagaiamana penyaluran dana bergulir yang sudah dilakukan kepada beberapa daerah nantinya akan dilakukan monitoring evaluasi kepada Satgas tersebut. Sementara ini baru ada lima Satgas yang berada di daerah Jawa dan Riau.

Baca Juga: Bangun pabrik tepung Ikan, Koperasi Mina Bahari siapkan Rp 11,9 miliar

"Nantinya ada tambahan satu lagi apabila koperasi yang ada di daerah dengan yang Satgas yang ada itu mereka bisa menjembatani untuk jemput bola. Sehingga untuk calon mitra yang ada di luar Pulau Jawa dapat mengurangi biaya tanpa harus datang ke Jakarta, sehingga dapat lebih efisien,"katanya.

Untuk pengawasan terhadap Koperasi yang bermasalah, LPDB mengakui bahwa pihaknya memiliki SOP yang cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari NPL di tahun 2018 hingga 2019 tercatat NPL berada diangka 0%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×