Reporter: Mona Tobing |
JAKARTA. Tahun ini, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengandalkan obligasi sebagai sumber pendanaan. Biayanya lebih murah dibandingkan berutang dari bank. LPEI berencana menerbitkan dua surat utang sekaligus yakni, obligasi luar negeri dan dalam negeri.
Basuki Setyadji, Direktur Keuangan LPEI mengatakan, penerbitan obligasi luar negri (global bond) rencananya US$ 300 juta. Manajemen menargetkan, obligasi itu bisa terbit pada semester I-2012. "Tapi waktu tepatnya tergantung penjamin emisi," kata Basuki, saat rapat kerja dengan DPR, Senin (26/3).
Kemudian, obligasi di dalam negeri senilai Rp 4,5 triliun pada semester II-2012. Ini merupakan obligasi berkelanjutan tahap II. Tahap I sudah keluar pada 21 Desember lalu sebesar Rp 3,3 triliun, dengan bunga 7%-8,5%.
Menurut Basuki, biaya bunga obligasi kali ini bisa lebih murah dibandingkan tahun lalu atau bunga kredit di bank. Penyebabnya, obligasi LPEI berkualitas baik.
Fitch Rating memberikan predikat idAAA atau superior untuk obligasi LPEI IV/2009 seri B senilai Rp157 miliar yang jatuh tempo 18 Juni 2012. Peringkat superior menunjukkan obligasi tersebut aman dari ancaman gagal bayar. "Paling tidak, suku bunga bisa turun 50-75 basis points (dibandingkan obligasi berkelanjutan tahap I)," terang Basuki.
Manajemen akan menggunakan seluruh hasil utang itu untuk pembiayaan ekspor. Tahun ini, manajemen menargetkan kredit ekspor sebesar Rp 24,4 triliun, tumbuh 19% dari tahun lalu Rp 20,58 triliun. Terutama, kredit itu mengalir ke industri kelapa sawit, tekstil, minyak dan gas bumi, transportasi publik, dan infrastruktur.
I Made Gde Erata, Direktur Eksekutif LPEI menambahkan, pihaknya juga ingin memperbesar penyaluran pembiayaan ekspor di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Hingga tahun lalu, segmentasi pasar UKM baru 8,47%, sedang korporasi 91,53%. "Tahun ini, pasar UKM diperbesar menjadi 10,05%," jelas Erata.
Peningkatan pembiayaan di sektor UKM dengan cara memperbesar penyaluran kredit di Indonesia timur. Saat ini, porsi pembiayaan LPEI dari Papua, Nusa Tenggara, dan Bali kurang dari 0,4%. "Akan diperbesar menjadi 0,6%," kata Erata.
Selama ini, porsi pembiayaan di Jakarta masih mendominasi sebesar 20,4%, lalu Indonesia timur 13,7%. Di sektor industri, kelapa sawit mendominasi sebesar 9,9% dan tekstil 8,43%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
