Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono menyatakan, LPS mendukung penuh upaya pemerintah dalam menggarap sektor ekonomi syariah.
Salah satu gebrakan terkini yang dilakukan pemerintah adalah dengan penggabungan atau merger PT BRI Syariah, PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri, yang sekarang resmi menjadi PT Bank Syariah Indonesia (PT BSI).
“LPS pada 14 September 2020 silam juga telah membentuk Komite Syariah untuk memberikan pendapat, saran, serta nasihat terhadap pemenuhan prinsip syariah atas pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank syariah,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kontan.co.id, Rabu (21/4).
Adapun, LPS memiliki tugas sebagai otoritas penjaminan simpanan dan resolusi bank dalam dunia perbankan di tanah air, termasuk industri perbankan syariah. Selain itu, telah diterbitkan dua fatwa DSN-MUI yaitu fatwa No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah serta Fatwa No. 130/DSN- MUI/X/2019 tentang Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.
Baca Juga: Ini cara BI memberdayakan perempuan dalam ekonomi dan keuangan syariah
Ketika ditanya mengenai berbagai langkah strategis agar PT BSI dapat berkontribusi besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia memaparkan beberapa aspek, yaitu, mendukung pembangunan baik berupa infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial, mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan berfokus pada pertumbuhan yang sehat di sektor UKM dan Mikro dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Perlu memperkuat pembiayaan pada sektor produktif yang padat karya seperti industri halal food, tourism, dan perumahan. Industri halal memiliki pangsa pasar yang sangat besar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan pemain UMKM existing, seperti BPRS, dan lembaga keuangan mikro seperti BMT,” jelasnya.
Selain hal tersebut, lanjut Didik, untuk dapat bersaing dengan bank-bank yang lebih mapan, bank syariah dinilai perlu meningkatkan kualitas layanannya. Antara lain, dengan jalan akselerasi digital.
“Pengembangan digital banking berpotensi besar untuk meningkatkan daya saing dan market share yang pada akhirnya akan mewujudkan tercapainya transformasi digital perbankan syariah sehingga bisa melayani transactional banking dan masuk ke ekosistem syariah. Khususnya dalam situasi pandemi seperti saat ini, nasabah cenderung beralih menuju layanan berbasis digital antara lain penggunaan online banking maupun mobile banking,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan, PT BSI juga harus memperkuat sinergi dengan industri halal oleh karena industri halal memiliki pangsa pasar yang sangat besar baik dalam skala lokal maupun global.
“BSI harus dapat memaksimalkan potensi ini karena sangat disayangkan apabila justru bank konvensional dan bahkan bank asing yang mengambil peran lebih besar dalam mendukung perkembangan industri halal dunia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya pun menghimbau, awareness masyarakat mengenai perbankan syariah harus terus ditingkatkan untuk memperluas basis nasabah dan membangun pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah.
Selanjutnya: Pemerintah menyerap dana di bawah target pada lelang sukuk Selasa (20/4)
“Dalam hal ini, PT BSI perlu bekerja sama dengan universitas, sekolah, serta lembaga ataupun organisasi masyarakat baik formal maupun informal agar peningkatan tingkat inklusi dan literasi perbankan syariah termasuk tentang PT BSI menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, potensi perbankan syariah yang selama ini digadang-gadang cukup besar akan tercapai apabila potensi pasar tersebut telah aware dan tertarik untuk menggunakan jasa perbankan syariah,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
