Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan memperluas cakupan kepesertaan dengan mengadopsi model keagenan Shauroshi di Jepang dinilai sulit untuk mendorong program jaminan sosial (Jamsos) mencapai kepesertaan semesta di tahun 2019.
Skema ini seharusnya mendapat dukungan dari pemerintah dengan menerbitkan aturan-aturan yang dapat mengikat warga masyarakat untuk ikut dalam program Jamsos yang ada. "Skema ini positif untuk menjaring kepesertaan, namun tidak dapat masive tanpa ada dukungan kebijakan lain," kata anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori, Rabu (28/12).
Sekadar catatan, skema Shauroshi ini bila di BPJS Kesehatan adalah kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sementara di BPJS Ketenagakerjaan istilah yang dipakai adalah agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia).
Ahmad bilang, saat ini jumlah kader JKN yang dimiliki BPJS Kesehatan sekitar 900 orang yang tersebar di beberapa daerah. Dari jumlah tersebut, tingkat keberhasilan kader JKN untuk merekrut peserta mencapai 500 orang per bulan.
Bila dilihat dari jumlah kepesertaan dan target hingga tahun 2019 nanti, maka sulit untuk mencapai tingkat kepesertaan semesta program JKN. Hingga 1 Oktober 2016, jumlah peserta JKN tercatat 170,23 juta orang.
Padahal untuk mencapai kepesertaan semesta, masih kurang 80 juta orang lagi yang harus ikut JKN. Artinya, dalam dua tahun ke depan jumlah kepesertaan baru harus mencapai 40 juta orang setiap tahunnya. Padahal tren perkembangan yang ada, setiap bulan jumlah kepesertaan baru hanya dikisaran 800 orang per bulan. Tentu ini cukup jauh mencapai target.
Anggota DJSN Zaenal Abidin mengatakan, agen Shauroshi ini harus mampu membuat terobosan tidak hanya dari sisi ajakan kepada masyarakat untuk ikut program Jamsos, namun juga mendorong adanya penjamin atau overtaker untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja agar kepesertaan tidak berhenti ditengah jalan.
Kepala Grup Pemasaran BPJS Kesehatan Siswandi mengatakan, selama masa percobaan kader JKN ini hasilnya positif. Selain dapat membantu meningkatkan jumlah kepesertaan, kader JKN ini juga bertugas sosialisasi pencegahan penyakit dengan melakukan upaya-upaya prefentif.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, pencapaian kinerja para Agen Perisai di daerah Yogyakarta dan Jember sangat memuaskan. Dalam kurun waktu dua bulan pasca peluncuran, agen Perisai berhasil mengakuisisi di daerah Yogyakarta sebanyak 1.293 pekerja dan 181 pekerja di daerah Jember dengan kolektibilitas iuran mencapai 100%.
Dengan keberhasilan skema tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah memperluas pilot project di sembilan kota lain seperti Medan, Serang, Jakarta, Bandung, Bali, Kupang, Mataram, Manado dan Makassar.
"Ini kami lakukan tentunya untuk percepatan meningkatkan cakupan kepesertaan dan memperluas jangkauan perlindungan kepada seluruh pekerja, khususnya pekerja BPU (Bukan Penerima Upah)", kata Agus. Hingga akhir Oktober 2016, total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja aktif mencapai 21.073.391 peserta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
