Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
Apabila para petani di komoditas unggul ini belum terkonsolidasi dan masih berpencar, maka pembangunan infrastruktur tentu akan sulit dilakukan.
Sebagai contoh, apabila nanti Menkop UKM bersama pemerintah daerah akan membuat bisnis, maka pembangunan lahan harus menjanjikan dan berada pada lahan seluas 100-1000 hektare (ha).
Baca Juga: Investasi UMKM di Papua nantinya bisa dalam bentuk investasi hijau
"Itu pelakunya petani-petani tetapi sudah berkelompok di dalam satu area, jangan terpencar. Kalau terpencar-pencar maka akan sulit, membangun infrastrukturnya mahal. Jalan, transportasi dan lain sebagainya, kira-kira itu konsepnya," kata Teten.
Namun demikian, Teten belum dapat memastikan kapan pemetaan konsolidasi ini akan dilakukan. Ia memaparkan, setelah pertemuan green investment di Papua Barat, pihaknya akan melakukan pertemuan lanjutan di Jakarta untuk menyusun rencana kerja, menentukan lokasi pembangunan, serta rincian lainnya.
"Nanti saya di Kemenkop akan mengembangkan model bisnisnya atau model usahanya, tetapi semua pelakunya memang harus rakyat, karena ini ekonomi rakyat," kata Teten.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
