kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.305.000   6.000   0,26%
  • USD/IDR 16.611   26,00   0,16%
  • IDX 8.227   -30,66   -0,37%
  • KOMPAS100 1.122   -5,50   -0,49%
  • LQ45 788   -5,60   -0,71%
  • ISSI 295   -0,19   -0,06%
  • IDX30 412   -3,20   -0,77%
  • IDXHIDIV20 463   -4,41   -0,94%
  • IDX80 124   -0,46   -0,37%
  • IDXV30 132   -1,19   -0,89%
  • IDXQ30 129   -0,73   -0,56%

OJK: 1,7 Juta Debitur Masuk Dalam Program Kredit Melawan Rentenir per Kuartal II-2025


Senin, 13 Oktober 2025 / 14:57 WIB
OJK: 1,7 Juta Debitur Masuk Dalam Program Kredit Melawan Rentenir per Kuartal II-2025
ILUSTRASI. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara soft launching Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (22/11/2024). . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kinerja terbaru program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kinerja terbaru program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

Asal tahu saja, program K/PMR merupakan program yang diprakarsai oleh OJK untuk menyediakan pinjaman atau pembiayaan yang cepat, mudah, dan berbiaya rendah bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuannya untuk melawan praktik rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan masyarakat.

Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan jumlah debitur yang tercatat dalam program sudah mencapai 1,7 juta debitur per kuartal II-2025. 

"Total penyaluran pembiayaannya mencapai Rp 46,7 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Kamis (9/10).

Baca Juga: OJK Resmi Luncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian Periode 2025-2030

Friderica menjelaskan K/PMR merupakan salah satu program utama dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025. Saat ini, dia bilang sudah ada 552 TPAKD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. 

"Jadi, semua wilayah sudah ada TPAKD dan salah satu produk unggulannya adalah KPMR. Kami bekerja sama, terutama OJK daerah dengan tim TPAKD di seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.

Friderica menjelaskan penggunaan nama untuk program K/PMR di setiap daerah itu berbeda-beda. Misalnya saja, TPAKD Kabupaten Banyumas menggunakan nama Layanan Keuangan sebagai Upaya Memberantas Rentenir atau LAKU SEMAR. Adapun program LAKU SEMAR sudah menghimpun sebanyak 28.867 debitur, dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp 81,2 miliar per kuartal II-2025.  

Friderica menerangkan penggunaan nama yang berbeda-beda setiap daerah bertujuan supaya program tersebut juga lebih familiar buat masyarakat setempat. 

Secara umum, Friderica menilai program K/PMR sangat baik karena bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke pinjaman di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang formal. Untuk memaksimalkan program itu, dia bilang OJK di daerah juga berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk pemberian subsidi bunga dan lainnya. Saat ini, OJK mencatat sudah ada 46 skema K/PMR yang memberikan subsidi bunga. 

Lebih lanjut, Friderica menyampaikan salah satu penyebab masyarakat di daerah terjerat rentenir karena memang para rentenir begitu cepat mendatangi masyarakat yang ada di pasar dan tempat lainnya. Oleh karena itu, OJK mendorong LJK formal untuk cepat dan aktif datang ke masyarakat yang membutuhkan pinjaman, dengan tetap mempertimbangkan tata kelola dan manajemen risiko yang baik.

Di sisi lain, OJK juga sudah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 di Jakarta, Jumat (10/10). Dalam Rakornas TPAKD itu, OJK turut meluncurkan Roadmap TPAKD 2026-2030 yang menjadi acuan arah kebijakan untuk memperkuat ekosistem keuangan di daerah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan roadmap itu dirancang untuk mengatasi tantangan yang ada, terutama penurunan penyaluran kredit UMKM oleh perbankan.

“Roadmap itu dirancang memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya untuk pembiayaan UMKM,” ujar Mahendra.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peran TPAKD begitu penting bagi pemerintah. Sebab, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah membebaskan pelaku UMKM dari jerat rentenir melalui penyaluran kredit dan pembiayaan yang lebih luas.

“Peran TPAKD untuk memastikan bahwa dengan program tersebut, UMKM di daerah bisa mengakses keuangan dan memotong para rentenir,” kata Airlangga. 

Baca Juga: Menaker Sebut Program Magang Berbayar Bakal di buka untuk Kementerian/Lembaga

Selanjutnya: MPL ID Season 16: Daftar Tim Lolos Playoff & Klasemen Minggu ke‑8

Menarik Dibaca: Cara Mengobati Telapak Kaki Sakit Saat Berjalan​ Pada Pasien Asam Urat Tinggi!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×