OJK Buka Peluang Universal Banking, Bank Bisa Perluas Layanan Keuangan

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang penerapan konsep universal banking yang memungkinkan bank memperluas layanan ke berbagai aktivitas jasa keuangan, seperti perdagangan saham dan obligasi hingga underwriting.

Namun, penerapannya akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing bank, terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM), teknologi dan infrastruktur, serta tata kelola.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, kesiapan bank menjadi pertimbangan utama sebelum regulator memberikan persetujuan.

Pasalnya, kapasitas setiap bank masih berbeda, sehingga penerapan universal banking tidak bisa dilakukan secara seragam.

"SDM harus memiliki kompetensi di perbankan, jasa keuangan lain, manajemen risiko, dan kepatuhan," kata Dian, belum lama ini.

Selain kompetensi SDM, OJK mensyaratkan infrastruktur digital yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan, mengelola data secara terpadu, serta menjaga keamanan dan ketahanan sistem.

Dari sisi tata kelola, bank juga harus memiliki pengawasan internal yang kuat, pemisahan fungsi bisnis, serta sistem pengendalian risiko yang memadai.

OJK juga menyiapkan sejumlah mitigasi risiko dengan mengacu pada praktik global. Mitigasi tersebut mencakup pembatasan eksposur dan alokasi modal, pembatasan arus informasi antarunit bisnis, serta pelaksanaan stress test secara berkala.

Konsep ini dinilai lebih mudah diterapkan oleh bank-bank besar yang memiliki modal, infrastruktur, dan sumber daya lebih memadai. Sementara itu, bank dengan skala lebih kecil masih membutuhkan persiapan untuk memenuhi berbagai persyaratan tersebut.

Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan menilai universal banking dapat membuka ruang bagi bank untuk memperluas layanan melalui ekosistem konglomerasi keuangan.

Menurut dia, konsep tersebut tidak harus diwujudkan dengan menggabungkan seluruh aktivitas jasa keuangan ke dalam satu entitas bank.

Indonesia, lanjut Anton, sebenarnya telah memiliki fondasi untuk menuju model universal banking. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh ekosistem jasa keuangan dapat terhubung secara aman, andal, dan konsisten.

"Krom Bank terbuka terhadap peluang aksi korporasi dan pengembangan bisnis baru, dengan mempertimbangkan arah regulasi, kebutuhan pasar, kesiapan organisasi, dan prinsip kehati-hatian," kata Anton, Jumat (7/8/2026).

Sementara itu, Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah Hanie Dewita mengatakan pihaknya terus mencermati perkembangan kebijakan OJK mengenai universal banking.

Menurut dia, konsep tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat industri jasa keuangan sekaligus membuka peluang pengembangan bisnis perbankan.

Bank Mega Syariah juga terbuka untuk mengkaji peluang strategis yang berpotensi memberikan nilai tambah bagi bisnis. Namun, setiap ekspansi tetap akan disesuaikan dengan kemampuan bank dan kondisi industri.

"Setiap langkah tersebut tentunya akan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kesiapan permodalan, profil risiko, kondisi industri, serta ketentuan yang berlaku," kata Hanie.

Dalam menyiapkan pengembangan bisnis, Bank Mega Syariah tetap menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai dasar. Setiap langkah juga harus sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang ditetapkan regulator.

Dengan demikian, penerapan universal banking berpotensi memperluas sumber pendapatan dan layanan bank, tetapi OJK menekankan bahwa ekspansi tersebut harus berjalan seiring dengan penguatan modal, teknologi, SDM, dan tata kelola.

Bagi bank kecil, kesiapan tersebut menjadi tantangan yang perlu dipenuhi sebelum dapat memperluas layanan ke aktivitas jasa keuangan lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News