Reporter: Maggie Quesada Sukiwan | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Selain fokus dalam pengembangan infrastruktur tanah air, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) juga ingin menggenjot sektor maritim. Melihat situasi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mendorong para pelaku perusahaan pembiayaan atawa multifinance mulai melirik pembiayaan maritim dan perikanan.
Firdaus Djaelani, Ketua Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK menjelaskan, kontribusi para multifinance atau pelaku IKNB dalam perkembangan sektor maritim saat ini masih kecil. Terhitung per kuartal III 2014, pembiayaan industri maritim hanya sekitar Rp 1,7 triliun, atau 0,7% dari total pembiayaan konsumen multifinance yang mencapai Rp 242,8 triliun.
“Pembiayaan yang disalurkan oleh sektor perbankan dan IKNB, khususnya perusahaan pembiayaan kepada sektor kemaritiman masih sangat kecil. Padahal industri pembiayaan punya potensi besar untuk mendukung pembiayaan sektor hulu dan hilir di industri maritim dan perikanan,” jelasnya.
Jika berminat, para multifinance dapat membiayai sektor ini baik dalam bentuk pembiayaan investasi, modal kerja, maupun multiguna. Sedangkan skema kerja samanya bisa direct financing, channeling, joint financing, hingga sindikasi.
Selama ini, sambung Firdaus, pihak OJK telah beberapa kali mengadakan Focus Group Discussions dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, asosiasi-asosiasi IKNB, serta asosiasi pelaku industri kemaritiman untuk membicarakan peluang bentuk dukungan multifinance dalam mendorong perkembangan sektor maritim Indonesia.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat proaktif mengajak OJK dan kita semua untuk bersama-sama mendorong pertumbuhan yang signifikan (quantum growth) pada sektor kemaritiman ini,” pungkasnya.
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 17.504 pulau di mana dua per tiga wilayahnya merupakan lautan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
